REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Perwakilan Uni Eropa untuk wilayah Palestina Sven Kuehn von Burgsdorff memimpin delegasi pejabat dan diplomat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari 25 negara ke kamp di wilayah pendudukan Tepi Barat area utara. Dia menyatakan kritik atas tindakan Israel menggunakan kekuatan.
"Kami prihatin dengan pengerahan persenjataan dan sistem persenjataan yang mempertanyakan proporsionalitas militer selama operasi tersebut,” kata Kuehn von Burgsdorff tentang operasi yang menewaskan 12 warga Palestina, termasuk lima anak-anak.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 140 lainnya terluka dan 30 dalam kondisi serius. Seorang tentara Israel tewas dalam serangan itu.
“Serangan militer terhadap Jenin sangat menyakitkan. Apa yang terjadi adalah pelanggaran hukum internasional,” kata von Burgsdorff.
“Siklus kekerasan ini harus diakhiri, tidak bisa dilanjutkan. Jika tidak ada solusi politik untuk konflik tersebut, kami akan berdiri di sini dalam waktu seminggu, dalam waktu sebulan, dalam waktu setahun, tanpa ada perubahan," ujarnya.
Saat delegasi berkeliling kamp, penduduk mengintip dari lubang di dinding rumah akibat roket Israel. Otoritas lokal pun menguji sistem alarm baru di seluruh kamp untuk memperingatkan serangan di masa depan.
Kecaman atas operasi militer Israel di Jenin pun digemakan oleh tiga pakar hak asasi manusia independen pada pekan lalu. Serangan udara dan aksi darat Israel di Jenin merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan standar internasional tentang penggunaan kekuatan dan dapat merupakan kejahatan perang.
Kamp Jenin telah menjadi tempat beberapa serangan besar-besaran oleh militer Israel tahun ini. Namun operasi pekan ini adalah yang terbesar di Tepi Barat yang diduduki sejak Intifada Palestina kedua di awal tahun 2000-an.
Kamp pengungsi adalah salah satu yang termiskin dan paling padat penduduknya di Tepi Barat. Sekitar 18.000 orang tinggal hanya dalam 0,43 kilometer persegi.
Pejabat PBB meminta dana untuk membantu membangun kembali kamp tersebut. “Untuk memulihkan layanan dan meningkatkan dukungan kepada anak-anak, kami membutuhkan uang tunai... permohonan kami sangat kekurangan dana,” kata Wakil Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina Leni Stenseth.