REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada Rabu (12/7/2023), kelompok tentara bayaran Wagner sedang menyelesaikan penyerahan senjatanya ke angkatan bersenjata Rusia. Sebuah video yang memperlihatkan tank, roket, dan senjata berat lainnya diserahkan ke angkatan bersenjata Rusia.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Wagner telah mengirimkan lebih dari 2.000 peralatan dan lebih dari 2.500 ton amunisi. Transfer senjata pun dinilai berlangsung sesuai dengan rencana.
Jika laporan itu benar, penyerahan itu adalah tanda paling konkret hingga saat ini bahwa Wagner menarik diri dari operasi tempur. Tindakan ini mengikuti kesepakatan Presiden Vladimir Putin Wagner dengan pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin.
Selama pemberontakan 23-24 Juni, tentara bayaran menguasai kota Rusia selatan Rostov-on-Don dan menembak jatuh sejumlah helikopter militer, membunuh pilot, saat mereka maju menuju Moskow. Namun, pemberontakan itu berhasil diredam atas bantuan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.
Istana Kremlin mengatakan, untuk menghindari pertumpahan darah, Prigozhin akan berangkat ke Belarusia dan kasus pidana terhadapnya akan dibatalkan. Sedangkan anggota Wagner diberi pilihan untuk bergabung dengannya di pengasingan, bergabung dengan pasukan reguler Rusia, atau pulang kampung.
Masih banyak yang tidak jelas tentang implementasi perjanjian tersebut, termasuk keberadaan Prigozhin. Kremlin mengatakan pekan ini, bahwa Putin telah bertemu Prigozhin selama sekitar tiga jam pada 29 Juni, lima hari setelah pemberontakan.
Data pelacakan penerbangan menunjukkan sebuah pesawat yang terkait dengan Prigozhin meninggalkan Moskow dan menuju Belarusia pada Selasa (11/7/2023) malam. Hanya saja tidak jelas pemimpin pasukan bayaran itu ada di dalamnya atau tidak.
Ketidakpastian juga melingkupi masa depan kerajaan bisnis Prigozhin yang lebih luas di Rusia. Operasi ekstensif Wagner di beberapa bagian Timur Tengah dan Afrika, termasuk Suriah, Mali, dan Republik Afrika Tengah pun belum diketahui kelanjutannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika