REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Luar Negeri Pakistan, Assad Majeed Khan mengatakan, bencana banjir besar yang dialami oleh Pakistan beberapa waktu lalu telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Pakistan telah menerima sejumlah bantuan dana untuk rekonstruksi pascabanjir.
"Kami bersyukur dengan sejumlah bantuan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan rekonstruksi," ujar Khan, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Banjir di Pakistan terjadi pada Juni dan Oktober. Banjir merusak 2 juta rumah dan menghanyutkan jalan sepanjang 13.000 kilometer. Pada satu titik, sepertiga wilayah Pakistan terendam banjir. Para ahli mengatakan, Pakistan rentan terhadap kehancuran akibat iklim.
Otoritas Pakistan mengutip penilaian yang didukung PBB bahwa total kerusakan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS. PBB mengatakan, dana yang terkumpul untuk korban banjir Pakistan akan habis bulan ini.
Sementara permohonan darurat yang diluncurkan pada Oktober hanya mengumpulkan sekitar sepertiga dari total 816 juta dolar AS yang ditargetkan untuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lain untuk warga Pakistan.
"Banjir telah menyebabkan banyak bangunan hancur dan infrastruktur rusak, ini menyebabkan kerugian besar bagi Pakistan," kata Khan.
Khan menambahkan, Pakistan telah membentuk komite penanganan bencana yang untuk rekonstruksi dan mencegah bencana serupa ke depan. Pakistan mempelajari early warning system untuk mencegah bencana seperti yang dilakukan oleh Jepang.
Dewan Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program bailout sebesar 3 miliar dolar AS untuk Pakistan. Negara tersebut akan segera mengucurkan sekitar 1,2 miliar dolar AS untuk membantu menstabilkan ekonomi.
Dewan eksekutif IMF menyetujui Stand by Arrangement (SBA) 9 bulan untuk Pakistan sekitar 3 miliar dolar AS atau 111 persen dari kuota untuk mendukung program stabilisasi ekonomi pemerintah.
"Pakistan menghadapi lingkungan eksternal yang sulit, banjir yang menghancurkan dan salah langkah kebijakan telah menyebabkan defisit fiskal dan eksternal yang besar, meningkatnya inflasi dan cadangan yang menipis," ujar pernyataan IMF, dilaporkan CNN, Kamis (13/7/2023).
Kesepakatan IMF itu telah menjadi penyelamat bagi Pakistan. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengatakan, bailout ini merupakan langkah maju yang besar dalam upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mencapai stabilitas ekonomi makro.
“Ini mendukung posisi ekonomi Pakistan untuk mengatasi tantangan ekonomi jangka pendek hingga menengah, memberikan ruang fiskal kepada pemerintah berikutnya untuk memetakan jalan ke depan,” kata Sharif.
Pemerintah koalisi Sharif akan menghadapi pemilihan nasional tahun ini, dan harus mengambil tindakan disiplin fiskal yang cukup besar. Termasuk bank sentral yang menaikkan suku bunga kebijakannya ke rekor tertinggi 22 persen, sementara inflasi melonjak sekitar 29 persen.
IMF ingin Islamabad memastikan kebijakan moneter ketat untuk mengatasi inflasi, dan kemajuan lebih lanjut dalam reformasi struktural, khususnya di sektor energi, tata kelola perusahaan milik negara, dan ketahanan iklim.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mendepositokan 3 miliar dolar AS di bank sentral Pakistan dalam dua hari terakhir. Sharif mengatakan, Cina juga telah menggulirkan pinjaman lebih dari 5 miliar dolar AS dalam tiga bulan terakhir untuk menyelamatkan negaranya dari gagal bayar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika