REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan keprihatinan atas surat dari Suriah, Jumat (14/7/2023). Surat ini berkaitan dengan kelanjutan penggunaan penyeberangan perbatasan untuk mengirimkan bantuan ke Suriah barat laut dari Turki yang akan berakhir pada Senin (17/7/2023).
Dalam sebuah catatan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mempermasalahkan dua kondisi yang tidak dapat diterima dalam surat yang dikirim oleh Suriah pada Kamis (16/7/2023). Surat ini menguraikan persetujuannya atas operasi PBB.
"Izin Pemerintah Suriah dapat menjadi dasar bagi PBB untuk secara sah melakukan operasi kemanusiaan lintas batas melalui perbatasan Bab al-Hawa selama durasi yang ditentukan," ujar OCHA.
PBB belum menggunakan penyeberangan Bab al-Hawa sejak otorisasi DK PBB berakhir pada Senin. Otorisasi DK PBB diperlukan karena pemerintah Suriah sebelumnya tidak menyetujui operasi PBB yang telah mengirimkan bantuan kepada jutaan orang di barat laut Suriah sejak 2014.
Suriah memberikan persetujuannya bagi PBB untuk menggunakan Bab al-Hawa selama enam bulan lagi, tetapi dengan beberapa syarat. "Pertama, Pemerintah Suriah telah menekankan bahwa PBB tidak boleh berkomunikasi dengan entitas yang ditetapkan sebagai 'teroris'," tulis OCHA.
"PBB dan mitra pelaksanaanya harus terus terlibat dengan pihak negara dan non-negara yang relevan sebagaimana diperlukan secara operasional," ujar lembaga itu.
Menurut badan PBB tersebut, keterlibatan seperti itu sangat diperlukan untuk mendapatkan akses yang aman dan tepat waktu ke warga sipil yang membutuhkan. Tindakan yang dilakukan juga konsisten dengan hukum kemanusiaan internasional.
OCHA juga mengatakan, permintaan pemerintah Suriah agar Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Bulan Sabit Merah Arab Suriah (SARC) mengawasi dan memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan di Suriah barat laut tidak konsisten dengan kemerdekaan PBB atau praktis. Terlebih lagi ICRC dan SARC tidak hadir di wilayah itu.
Suriah juga telah menjelaskan dalam suratnya, bahwa pengiriman bantuan PBB harus bekerja sama penuh dan berkoordinasi dengan Pemerintah Suriah. "PBB perlu terlibat untuk mengklarifikasi setiap modalitas tambahan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan di barat laut Suriah,” tulis OCHA.
"Modalitas semacam itu tidak boleh melanggar ketidakberpihakan (berdasarkan kebutuhan saja), netralitas, dan kemandirian operasi kemanusiaan PBB," katanya.
Warga Suriah yang melarikan diri dari pemerintahan Presiden Bashar al-Assad khawatir dia mungkin akan segera menghentikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Damaskus bertindak untuk membangun pengaruh atas bantuan PBB ke barat laut yang dikuasai pemberontak, benteng besar terakhir dari oposisi Suriah.
DK PBB yang beranggotakan 15 negara gagal mencapai kesepakatan untuk memperbarui mandat operasi tersebut setelah Rusia memveto usulan perpanjangan sembilan bulan pada awal pekan ini. Rusia kemudian gagal dalam upayanya sendiri untuk mengadopsi perpanjangan enam bulan.
"Kami telah memposisikan banyak material di daerah (barat laut Suriah) sebelum tenggat waktu. Jadi kami memiliki bantuan kemanusiaan, tapi jelas kami ingin menyelesaikannya secepat mungkin," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Tindakan keras Assad terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi damai pada 2011 menyebabkan perang saudara, dengan Moskow mendukung Assad dan Washington mendukung oposisi. Jutaan orang melarikan diri dari Suriah dengan jutaan lainnya mengungsi. Pertempuran mereda dengan Assad kembali menguasai sebagian besar Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
