REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri pertemuan puncak kelompok negara berkembang BRICS di Afrika Selatan pada Agustus mendatang. Kantor Kepresidenan Afrika Selatan pada Rabu (19/7/2023) mengatakan, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama.
Sebagai gantinya, kehadiran Rusia di KTT BRICS akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Afrika Selatan menghadapi dilema dalam menjadi tuan rumah KTT BRICS. Karena sebagai anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), secara teoritis Afrika Selatan dapat menangkap Putin atas dugaan kejahatan perang. Sebelumnya muncul kekhawatiran bahwa Putin dapat ditangkap jika hadir dalam KTT BRICS di Afrika Selatan.
Pada Maret, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin. ICC menuduh Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak secara ilegal dari Ukraina. Moskow mengatakan surat perintah itu batal secara hukum karena Rusia bukan anggota ICC.
Rusia tidak menyembunyikan program yang membawa ribuan anak Ukraina ke Rusia. Namun, Moskow menampilkan program ini sebagai kampanye kemanusiaan untuk melindungi anak yatim dan anak-anak yang ditinggalkan di zona perang. Pengajuan pengadilan lokal yang diterbitkan pada Selasa (18/7/2023) menunjukkan bahwa Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa telah meminta izin dari ICC untuk tidak menangkap Putin. Karena penangkapan itu sama dengan deklarasi perang.
Pada Rabu, Kremlin mengatakan Rusia tidak mengatakan kepada Afrika Selatan bahwa menangkap Putin dengan surat perintah penangkapan ICC akan menimbulkan perang. Namun, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa semua orang mengerti apa artinya jika ada yang berupaya untuk melanggar hak Putin.
Afrika Selatan bersikap netral dalam konflik Ukraina. Tetapi Barat telah mengkritik Afrika Selatan karena bersahabat dengan Rusia, yang secara historis merupakan sekutu kuat Kongres Nasional Afrika.