REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia meluncurkan dashboard atau panel instrumen kesejahteraan nasional untuk mengukur kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Harapannya akan mengarah tujuan sosial dan ekonomi yang seimbang.
Dashboard ini akan melacak indikator lima kategori: kesehatan, keamanan, keberlanjutan, kohesif, dan kemakmuran. Dashboard bisa dilihat di internet dan diperbaharui setiap tahunnya. Australia mencoba melengkapi indikator ekonomi tradisional seperti Produk Domestik Bruto, inflasi dan tingkat pengangguran.
"Saya pikir salah satu hal yang membuat kami frustasi selama beberapa waktu, orang-orng yang berpikir tujuan sosial dan tujuan ekonomi kami pasti berkonflik," kata Menteri Keuangan Australi Jim Chalmers dalam konferensi pers, Jumat (21/7/2023).
"Saya pikir itu dapat disatukan dan yang sebenarnya adalah kerangka kerja kesejahteraan nasional," katanya.
Laporan setebal 127 halam berjudul Measuring What Matters dirilis bersamaan dengan dashboard itu. Pemerintah memberikan gambaran yang beragam tentang kesejahteraan.
Laporan ini menemukan Australia meraih kemajuan dalam rentang hidup, mengurangi sumber daya alam, keragaman, pendapatan dan lapangan kerja. Tapi masalah kesehatan kronis, keamanan nasional, keanekaragaman hayati dan ketahanan fiskal menurun.
Hampir setengah dari populasi memiliki satu atau lebih masalah kesehatan kronis. Sementara 13 persen dilaporkan memiliki masalah mental. Akses kesehatan dan waktu tunggu untuk mendapat pengobatan juga semakin memburuk.
Tekanan pada keuangan rumah tangga dan akses pada perumahan juga memburuk dan itu sudah terjadi sebelum lonjakan biaya hidup baru-baru ini dan naiknya biaya pinjaman. Dalam beberapa dekade terakhir 20 indikator membaik, tujuh stabil dan 12 memburuk.
Beberapa tahun terakhir sejumlah negara juga mencoba untuk memperluas indikator keberhasilan kebijakan selain tujuan ekonomi. Paling terkenal adalah Bhutan dengan indeks "kebahagiaan nasional" yang dianggap lebih penting dari produk domestik bruto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika