REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Masyarakat Spanyol memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum ketat. Pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez diprediksi akan kehilangan kekuasaan dan untuk pertama kalinya dalam 50 tahun partai sayap kanan akan berkuasa di Spanyol.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka pada pukul 09.00 pagi dan ditutup pukul 20.00 malam waktu setempat, ketika hasil exit poll dirilis. Pengamat memprediksi hasil akhirnya akan ditentukan kurang dari satu juta suara dan kurang dari 10 dari 350 kursi di parlemen.
Sanchez menyerukan pemungutan suara lebih awal setelah partainya kalah dalam pemilihan daerah bulan Mei lalu. Tapi pertaruhannya menjadi bumerang.
Jajak pendapat menunjukkan pemilihan ini akan dimenangkan Partai Rakyat yang diketuai Alberto Nunez Feijoo. Tapi partai sayap kanan itu harus beraliansi dengan partai ekstrem kanan Vox yang diketuai Santiago Abascal untuk dapat membentuk pemerintahan. Bila hal ini terjadi maka untuk pertama kalinya dalam 50 tahun partai-partai sayap kanan berkuasa di Spanyol sejak kediktatoran Francisco Franco pada tahun 1970-an.
Banyak masyarakat Spanyol marah karena pemilihan umum digelar di musim panas yang terik dan di musim liburan. Pada Sabtu (22/7/2023) kantor pos Spanyol melaporkan menerima 2,47 juta surat suara, terbanyak sepanjang sejarah. Banyak masyarakat yang mengirimkannya dari pantai atau pegunungan.
"Skenario status quo dan parlemen yang digantung masih menjadi kemungkinan, menurut pandangan kami kemungkinannya 50 persen," tulis bank Inggris, Barclays pada catatan ke kliennya baru-baru ini.
Bank tersebut merujuk tipisnya kemenangan Partai Rakyat dan tingginya ketidakpastian hasil memilihan dan rendahnya partisipasi pemilih. Hasilnya dapat tergantung apakah Feijoo atau Sanchez yang mendapat dukungan dari partai-partai kecil sehingga cukup suara untuk membentuk koalisi pemerintah.
Partai sosialis yang berkuasa (PSOE) saat ini berkoalisi dengan partai ekstrem kiri Podemos yang maju dalam pemilihan Ahad ini dengan wadah Sumar. Mereka telah meloloskan sejumlah undang-undang progresif seperti euthanasia, hak-hak transgender, aborsi dan hak-hak fauna.
Koalisi pemerintah mengatakan hak-hak yang telah mereka loloskan dapat dicabut bila Vox yang anti-feminis berkuasa. Selama berkuasa sejak 2018 lalu Sanchez melewati berbagai badai krisis mulai dari pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi hingga gejolak dengan konsekuensi politik atas upaya kemerdekaan Katalonia pada 2017 lalu.
Ketua Partai Rakyat, Feijoo yang tidak pernah kalah di kampung halamannya di Galacia memiliki reputasi sebagai pejabat yang stabil dan dan aman. Hal ini dapat menarik perhatian sejumlah pemilih.
Pembentukan pemerintah yang baru tergantung pada negosiasi politik yang rumit. Prosesnya dapat memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Bahkan bisa berakhir dengan pemilihan lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika