REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Negara-negara dari Mediterania, Timur Tengah, dan Afrika menyepakati beberapa langkah untuk menahan imigrasi ilegal dan mengatasi beberapa tekanan yang mendorong orang meninggalkan negaranya dan mencoba datang ke Eropa.
Setelah pertemuan satu hari yang dipimpin oleh Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, aliansi baru ini berkomitmen menindak tegas penyelundupan manusia. Tetapi juga meningkatkan kerja sama di berbagai bidang seperti energi terbarukan untuk menanggulangi perubahan iklim dan meningkatkan prospek negara-negara miskin.
Peserta pertemuan yang diikuti lebih dari 20 negara ini sepakat menyediakan dana untuk mendukung proyek-proyek pembangunan negara berkembang. Perdana Menteri Italia Giorgia mengatakan kesepakatan ia ia sebut 'Proses Roma' ini akan berlangsung selama beberapa tahun.
Pada Senin (24/7/2023) ia menyambut janji Uni Emirat Arab untuk menyediakan dana sebesar 100 juta dolar AS. Ia mengatakan langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan konferensi para donor.
Melano melunakkan retorika kerasnya, ia mengatakan pemerintahnya terbuka untuk menerima lebih banyak orang melalui jalur legal karena "Eropa dan Italia membutuhkan imigrasi".
Namun, ia mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah para migran yang mencoba menyeberangi Laut Tengah dengan cara-cara yang tidak sah. "Menghentikan jaringan perdagangan manusia adalah tujuan yang kita semua miliki," katanya.
Pekan lalu, Uni Eropa dan Tunisia, yang merupakan titik keberangkatan utama para migran, menandatangani kesepakatan "kemitraan strategis" yang menindak keras pelaku penyelundup manusia dan memperketat perbatasan.
"Kami ingin perjanjian kami dengan Tunisia menjadi sebuah template. Sebuah cetak biru untuk masa depan. Untuk kemitraan dengan negara-negara lain di kawasan ini," kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada konferensi tersebut. Presiden Tunisia Kais Saied termasuk di antara peserta yang hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika