REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM — Kantor Perdana Menteri Isarel Benjamin Netanyahu membantah bahwa dia berjanji kepada Presiden AS Joe Biden untuk menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki tahun ini dalam upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Washington.
Laporan muncul pada hari Senin (17/7/2023) bahwa perdana menteri Israel membuat komitmen kepada presiden Amerika Serikat bahwa tidak ada lagi permukiman ilegal yang akan dibangun di wilayah Palestina tahun ini.
Menurut media Israel, Haaretz, janji ini juga merupakan upaya untuk menenangkan Arab Saudi, karena Riyadh sejauh ini menolak untuk menormalkan hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina yang berdaulat.
Dilansir dari New Arab, pada Senin (24/7/2023), Kantor Netanyahu dengan cepat membantah komitmen seperti itu dibuat untuk Biden, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan untuk kelompok Yahudi sayap kanan, yang tampaknya takut akan reaksi balik
Outlet media keagamaan mengesampingkan pembekuan konstruksi permukiman sekarang atau di masa depan, menurut Haaretz, tetapi staf dan jurnalis Netanyahu di Israel dan luar negeri diberitahu sebaliknya dalam pengarahan terpisah.
Netanyahu menghadapi kesibukan krisis di dalam negeri karena rencananya untuk melanjutkan pembangunan permukiman dan bergerak maju dengan rencana perombakan yudisial yang sangat kontroversial menyebabkan perpecahan di Israel dan memperdalam keretakan dengan pemerintahan Biden.
Negara-negara Barat lainnya juga meminta pemerintah Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman, yang tidak hanya melanggar wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka tetapi juga telah melihat serentetan serangan terhadap kota-kota dan desa-desa Palestina setempat oleh para ekstremis.
Sejak Januari, Israel telah memajukan 12.855 unit perumahan pemukiman Tepi Barat, menurut pengawas anti-pemukiman Israel Peace Now. Ini adalah angka tertinggi yang tercatat grup sejak mulai melacak aktivitas tersebut pada tahun 2012.
Permukiman Israel yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967 adalah ilegal di bawah hukum internasional.
Sumber: newarab
Ikuti Whatsapp Channel Republika