Sebelumnya, sebanyak tujuh partai oposisi Denmark menyuarakan keberatan atas upaya pemerintah negara tersebut melarang aksi pembakaran Alquran. Menurut mereka, pelarangan tersebut akan mengganggu prinsip kebebasan berbicara dan berekspresi.

“Semua pihak yang bertanda tangan di bawah ini menjunjung tinggi kebebasan sipil Denmark yang mendasar dan berpendapat kebebasan sipil harus selalu didahulukan dari dogma agama,” tulis ketujuh partai oposisi Denmark dalam sebuah pernyataan bersama, Kamis (3/8/2023).

Partai ultra-kanan New Right dan partai ultra-kiri Red-Green Alliance termasuk dalam tujuh partai oposisi yang menentang upaya Pemerintah Denmark mencegah aksi pembakaran Alquran. Mereka menilai, pelarangan itu dapat mengganggu kebebasan berbicara di negara tersebut.

Ketujuh partai oposisi juga menyatakan, dengan menyerah pada tekanan pihak luar, Pemerintah Denmark dapat membuka pintu bagi negara asing untuk mengintervensi urusan politik nasional negara itu. "Veto pelaku kekerasan tidak boleh menang serta tidak boleh menetapkan batas-batas politik Denmark dan demokrasi Denmark," kata mereka.

Jika digabung, ketujuh partai oposisi Denmark memiliki 72 kursi dari 178 kursi di parlemen. Sementara partai koalisi pemerintah menguasai 88 kursi. Meski terdapat protes, Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard mengatakan pemerintah akan terus berupaya mencegah pembakaran Alquran.

Awal pekan ini Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan dia berharap upaya negaranya merancang alat hukum guna mencegah berulangnya aksi penistaan Alquran akan membantu meredakan konflik internasional yang berkembang dengan sejumlah negara Muslim. “Fakta bahwa kami memberi isyarat, baik di (internal) Denmark maupun di luar negeri, bahwa kami sedang mengerjakannya (hukum untuk mencegah penistaan kitab suci) mudah-mudahan akan membantu mengurangi masalah yang kami hadapi,” kata Rasmussen kepada awak media setelah menghadiri pertemuan di parlemen, Senin (31/7/2023).

Dia menjelaskan, Denmark tidak dalam posisi tertekan dalam merumuskan dan merancang peraturan hukum untuk mencegah aksi penistaan kitab suci. “Tapi analisis politik kami adalah demi kepentingan terbaik kita semua. Kita seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu ini meledak,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika