REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pihak berwenang Israel telah memaksa enam keluarga Palestina dari komunitas Badui Al-Qaboun di sebelah timur Ramallah di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel. Keluarga Arab Badui ini akhirnya meninggalkan rumah mereka karena serangan dan ancaman dari pemukim ekstremis dan tentara Israel.
Pengawas umum Organisasi Al-Baydar untuk Pembelaan Hak-Hak Badui, Hassan Malihat, mengatakan bahwa keenam keluarga tersebut tidak memiliki pilihan selain meninggalkan rumah mereka. Hal itu sebagai akibat dari peningkatan tajam dalam serangan dan kekerasan yang terjadi hampir setiap hari baik oleh milisi pemukim Israel maupun tentara.
Ia menambahkan bahwa total 36 orang dari keluarga Kaabneh harus meninggalkan komunitas yang terusir dari tanah mereka selama Nakba 1948. "Kini mereka bersuap untuk menghadapi kisah pengusiran lainnya hari ini," ujar Malihat dilansir Middle East Monitor.
Malihat mengatakan bahwa pemindahan komunitas Badui tersebut merupakan pertanda buruk bagi komunitas Badui lainnya di seluruh Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel. Mereka menghadapi risiko pengusiran dan pembersihan etnis yang lebih tinggi akibat serangan pemukim.
Bulan Mei lalu, 37 keluarga Palestina yang tinggal di komunitas Badui Ein Samiya, yang juga terletak di sebelah timur Tepi Barat, juga alami pengusiran paksa. Anehnya, seiring dengan hal ini, jumlah wanita Israel yang telah memperoleh izin untuk membawa senjata telah meningkat, sejak awal tahun ini sebesar 88 persen, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Radio Angkatan Darat Israel pada hari Ahad (6/8/2023), sejak pemerintahan terbaru yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dilantik, 510 wanita Israel telah memperoleh izin kepemilikan senjata, dibandingkan dengan 270 orang pada periode yang sama di tahun 2022.
Lebih dari 40 persen dari perempuan tersebut tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki Israel. Semua pemukiman Israel dan pemukim Yahudi yang tinggal di dalamnya adalah ilegal menurut hukum internasional.
Peningkatan jumlah izin kepemilikan senjata konsisten dengan seruan Menteri Keamanan Nasional yang beraliran ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, untuk mempersenjatai para pemukim. Diantaranya, menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata, dan memperpendek jangka waktu pemberian izin tersebut. Konteksnya adalah hasutan yang terus berlanjut untuk membunuh warga Palestina.
Warga Palestina terakhir yang ditembak mati oleh pemukim Yahudi adalah Qusay Jamal Matan, yang terbunuh dalam sebuah serangan pemukim di kota Burqa, sebelah timur Ramallah, pada hari Jumat. Baik Hamas maupun Otoritas Palestina mengecam pujian Ben-Gvir terhadap pemukim yang membunuh pemuda Palestina tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
