REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan pada Senin (7/8/2023), pertemuan presiden Palestina dengan kepala politik Hamas di Turki memiliki dimensi yang berbeda. Dia menegaskan kembali dukungan untuk perjuangan Palestina dan perjuangan rakyat Palestina.
Pada 27 Juli, Erdogan mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala Politik kelompok Hamas Ismail Haniyeh. "Pertemuan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh, yang diselenggarakan oleh negara kami, menambah dimensi berbeda dalam kunjungan ini," kata Erdogan.
Erdogan menegaskan Turki akan menyambut Palestina menyelesaikan perbedaan mereka. "Kami menjamu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ankara. Pada kesempatan ini, kami sekali lagi memperbarui dukungan kuat kami untuk perjuangan Palestina dan perjuangan rakyat Palestina," kata Erdogan setelah rapat Kabinet di ibu kota Ankara dikutip dari Anadolu Agency.
Ankara sangat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Erdogan pun menyinggung keterlibatan Ankara dalam isu global. Dia menilai, terlepas dari berbagai masalah dalam ekonomi global dan di kawasan, Turki mengambil langkah tegas untuk mencapai tujuannya.
"Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, Tuki memiliki kesempatan untuk naik ke liga teratas sistem global," ujar presiden Turki itu.
Erdogan menekankan bahwa pemerintah terus menghasilkan karya dan layanan untuk Turki agar terlepas dari hambatan. Menindaklanjuti janji yang dia buat sebelum terpilih kembali pada Mei, Erdogan akan memperkenalkan Konstitusi sipil baru untuk negara tersebut.
"Dalam peringatan 100 tahun Republik kami, kami ingin menyelamatkan demokrasi Turki dari Konstitusi kudeta dan menyatukannya dengan Konstitusi sipil dan libertarian," kata Erdogan.
Konstitusi Turki saat ini diperkenalkan setelah kudeta militer pada 1980. Erdogan telah berulang kali mendorong agar Konstitusi baru dirancang di bawah pemerintahan sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika