Kamis 10 Aug 2023 11:31 WIB

Biden Perintahkan Larangan Investasi Teknologi AS di Cina

Aturan ini melarang beberapa investasi baru AS dalam bidang teknologi sensitif

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Presiden AS, Joe Biden menandatangani perintah eksekutif dalam investasi industri teknologi di Cina. Aturan ini melarang beberapa investasi baru AS dalam bidang teknologi sensitif
Foto: EPA-EFE/Yuri Gripas
Presiden AS, Joe Biden menandatangani perintah eksekutif dalam investasi industri teknologi di Cina. Aturan ini melarang beberapa investasi baru AS dalam bidang teknologi sensitif

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif dalam investasi industri teknologi di Cina pada Rabu (9/8/2023). Aturan ini melarang beberapa investasi baru AS dalam bidang teknologi sensitif, seperti chip komputer dan mewajibkan pemberitahuan pemerintah di sektor teknologi lainnya.

Perintah ini wewenang kepada Menteri Keuangan AS untuk melarang atau membatasi investasi AS di entitas Cina dalam tiga sektor. Sektor-sekor tersebut adalah semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, serta sistem kecerdasan buatan tertentu.

Baca Juga

Pemerintah AS mengatakan, pembatasan akan berlaku untuk subset sempit dari tiga area tersebut. Namun, AS tidak memberikan secara spesifik dan Proposal terbuka untuk masukan publik.

Perintah itu ditujukan untuk mencegah modal dan keahlian AS membantu Cina mengembangkan teknologi yang dapat mendukung modernisasi militernya dan melemahkan keamanan nasional AS. Langkah tersebut menargetkan ekuitas swasta, modal ventura, usaha patungan, dan investasi greenfield.

Presiden dari partai Demokrat mengatakan dalam sepucuk surat kepada Kongres, bahwa dia mengumumkan keadaan darurat nasional untuk menghadapi ancaman kemajuan oleh negara-negara seperti Cina. "Dalam teknologi dan produk sensitif yang penting bagi militer, intelijen, pengawasan, atau kemampuan yang mendukung dunia maya," ujar surat tersebut.

Kedutaan Besar Cina di Washington mengatakan, sangat kecewa dengan tindakan tersebut. Juru bicara kedutaan mengatakan, Gedung Putih tidak mengindahkan ekspresi keprihatinan mendalam Cina yang berkali-kali tentang rencana tersebut.

Juru bicara itu mengatakan, lebih dari 70 ribu perusahan AS melakukan bisnis di Cina. Pembatasan itu akan merugikan bisnis China dan Amerika, mengganggu kerja sama normal, dan mengurangi kepercayaan investor di AS.

Pernyataan dari Kementerian Perdagangan Cina mengatakan, perintah tersebut mempengaruhi operasi normal dan pengambilan keputusan perusahaan, serta merusak tatanan ekonomi dan perdagangan internasional. Badan itu berharap AS akan menghormati hukum ekonomi pasar dan prinsip persaingan yang adil.

Washington diminta menahan diri dari secara artifisial menghalangi pertukaran dan kerja sama ekonomi dan perdagangan global, atau membuat hambatan untuk pemulihan ekonomi dunia.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, negara itu sangat tidak puas. Beijing dengan tegas menentang desakan Washington untuk memperkenalkan pembatasan investasi di negaranya, setelah juga mengajukan pernyataan serius kepada Washington. Cina mendesak AS untuk memenuhi janji untuk tidak memisahkan diri dari Cina atau menghalangi pembangunan ekonomi Cina.

Proposal yang disahkan Biden tersebut berfokus pada investasi di perusahaan Cina yang mengembangkan perangkat lunak untuk merancang chip komputer dan peralatan untuk memproduksinya. AS, Jepang, dan Belanda mendominasi bidang-bidang itu, serta pemerintah Cina telah bekerja untuk membangun alternatif dalam negeri.

Gedung Putih mengatakan, Biden berkonsultasi dengan sekutu tentang rencana tersebut dan memasukkan umpan balik dari negara-negara G7. "Sudah terlalu lama, uang Amerika telah membantu mendorong kebangkitan militer Cina," kata Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer.

"Hari ini AS mengambil langkah pertama yang strategis untuk memastikan investasi Amerika tidak digunakan untuk mendanai kemajuan militer Cina," ujarnya.

Departemen Keuangan menyatakan, peraturan hanya akan mempengaruhi investasi masa depan, bukan yang sudah ada. Namun AS mungkin meminta pengungkapan transaksi sebelumnya.

Partai Republik mengatakan, perintah itu penuh dengan celah, seperti hanya berlaku untuk investasi masa depan dan tidak cukup agresif. Perintah tersebut akan melarang beberapa kesepakatan dan mengharuskan investor untuk memberi tahu pemerintah tentang rencananya pada orang lain.

Departemen Keuangan mengatakan, pihaknya mengantisipasi pengecualian transaksi tertentu. Salah satunya berpotensi dalam instrumen yang diperdagangkan secara publik dan transfer intraperusahaan dari induk AS ke anak perusahaan.

Industri teknologi Cina yang pernah menjadi magnet bagi modal ventura AS telah mengalami penurunan drastis dalam investasi AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Tahun lalu, menurut data PitchBook, total investasi modal ventura yang berbasis di AS di Cina anjlok menjadi 9,7 miliar dari 32,9 miliar dolar AS pada 2021. Sepanjang tahun ini, AS VC investor hanya memasukkan 1,2 miliar dolar AS ke dalam perusahaan rintisan teknologi Cina.

sumber : Reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement