REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh menetapkan kesepakatan bersama pada Kamis (10/8/2023). Mereka setuju untuk mempercepat pembentukan sebuah komite untuk membahas prospek perdamaian intra-Palestina.

Menurut pernyataan Hamas dikutip dari Anadolu Agency, Haniyeh berbicara melalui telepon dengan Abbas sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pertemuan kelompok Palestina di tingkat sekretaris jenderal di Al-Alamein, Mesir, pada 30 Juli. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pembentukan panitia tindak lanjut antarkelompok yang akan membahas semua hal yang relevan harus dipercepat.

Pada 27 Juli, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan pertemuan tertutup dengan Abbas dan Haniyeh. Erdogan mengatakan bahwa Turki akan menyambut Palestina menyelesaikan perbedaan mereka. Turki sangat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pengumuman kesepakatan antara Otoritas Palestina (PA) yang dikuasai oleh Fatah dengan Hamas ini setelah Abbas memecat hampir semua gubernur di daerah pendudukan Tepi Barat pada Kamis. Abbas mengeluarkan dekrit yang memecat gubernur delapan provinsi daerah pendudukan yang dikelola pemerintah Palestina, termasuk wilayah yang melingkupi Nablus, Jenin, dan Tulkarem.

Kantor presiden Palestina mengatakan, Abbas akan membentuk komite yang akan merekomendasikan pengganti para gubernur yang dipecat.  Para gubernur mengatakan, sudah memperkirakan perombakan karena tuntutan yang sudah diajukan selama bertahun-tahun, hanya saja beberapa dari mereka yang terkejut dengan dekrit yang baru dikeluarkan.

"Saya bisa mengerti pentingnya orang baru, ini keputusan presiden dan bahkan meskin kami tidak memahami semua alasannya, kami akan patuh," kata Gubernur Jericho dan Lembah Yordan Jihad Abu al-Assal. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika