REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pasukan penegak hukum Ukraina mulai melakukan penggerebekan simultan terhadap lebih dari 200 kantor pendaftaran pasukan militer ilegal, sebagaimana yang diungkapkan pada Selasa (22/8/2023). Upaya ini merupakan bagian dari langkah Ukraina melakukan penyelidikan korupsi besar-besaran yang bertepatan dengan serangan balasan utamanya.

"Aparat penegak hukum telah menemukan skema korupsi berskala besar di hampir seluruh wilayah negara ini. Saat ini, lebih dari 200 penggeledahan secara simultan sedang dilakukan di seluruh wilayah negara di fasilitas-fasilitas perekrutan," kata kantor jaksa agung dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan bahwa 200-an fasilitas perekrutan di seluruh Ukraina itu sudah dalam pengawasan dan penggeledahan polisi. "Sebagai imbalan atas keuntungan ilegal, para petugas membantu warga untuk mendapatkan sertifikat disabilitas atau untuk diakui sebagai tidak layak bekerja untuk sementara waktu," kata pernyataan itu.

Kiev telah merekrut warga Ukraina untuk batalion serbu dalam rangka melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia di bagian selatan dan timur negara itu. Sementara langkah penyelidikan ini mencerminkan upaya Kiev untuk memberantas korupsi. Sebagai bagian dari reformasi yang diminta Uni Eropa, bila Ukraina ingin bergabung ke EU.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy awal bulan ini memecat para pejabat yang bertanggung jawab atas wajib militer di setiap wilayah di negara tersebut. Tak hanya itu, Zelenskyy juga menuduh mereka melakukan korupsi yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika