REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyatakan, negaranya tidak gentar dengan ancaman Jepang akan membawa China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mencabut larangan Beijing atas impor makanan laut pascapelepasan air radioaktif dari PLTN Fukushima.
"Kami telah menegaskan sikap serius kami mengenai masalah pembuangan air yang terkontaminasi nuklir ke laut oleh Jepang dalam beberapa kesempatan," kata Wang Wenbin dalam keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin (28/8/2023).
Hal tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan bahwa Jepang akan mengambil tindakan yang diperlukan (terhadap larangan produk akuatik China) berdasarkan berbagai cara termasuk kerangka WTO.
Pengaduan ke WTO juga menjadi salah satu pilihan jika protes ke China melalui jalur diplomatik tidak efektif, kata Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi secara terpisah.
"Pembuangan air limbah ke laut tersebut merupakan tindakan yang egois dan tidak bertanggung jawab oleh pemerintah Jepang. Hal ini telah banyak dikritik oleh komunitas internasional dan tindakan pencegahan yang relevan telah diambil," ungkap Wang.
Menurut Wang, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di China serta ketentuan yang relevan dalam "The WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement" atau peraturan WTO terkait penerapan keamanan makanan serta kesehatan hewan dan tanaman, tindakan China sudah sesuai dengan aturan.
"Otoritas yang berwenang di China telah mengambil tindakan mendesak terhadap produk laut yang berasal dari Jepang. Hal ini sepenuhnya dibenarkan, masuk akal dan perlu," tegas Wang.
Ancaman pelaporan ke WTO itu sendiri muncul setelah pelaku bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86 di mana banyak penelepon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima.
Bahkan Kedutaan Besar Jepang di Beijing dilaporkan terkena lemparan batu bata seperti yang dilaporkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada Selasa (29/8/2023).
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa China melindungi keselamatan misi diplomatik dan konsuler asing serta hak dan kepentingan warga negara asing di China berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, kami meminta agar Jepang juga memastikan keamanan misi diplomatik dan konsuler China institusi, perusahaan, warga negara termasuk wisatawan China, di Jepang," ungkap Wang.
Wang mengungkapkan bahwa akar permasalahan dari situasi tersebut masih terletak pada kenyataan bahwa pemerintah Jepang tidak menghiraukan kritik keras dari masyarakat internasional sehingga secara sepihak dan paksa membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut.
Jepang mengabaikan penolakan dari komunitas nelayan lokal dan China dengan mulai membuang air limbah nuklir dari PLTN Fukushima pada 24 Agustus 2023.
Pada tahap pertama, operator Tokyo Electric Power Company (TEPCO) akan mengencerkan sekitar 7.800 ton air olahan dengan air laut, dan air encer tersebut akan dikeluarkan selama 17 hari berturut-turut.
TEPCO telah mengisi fasilitas, yang disebut poros pembuangan vertikal, dengan air yang telah diolah dan diencerkan. Setiap ton air yang diolah dicampur dengan sekitar 1.200 ton air laut.
Terdapat sekitar 1,3 juta ton air olahan di kompleks TEPCO. Operator kehabisan kapasitas penyimpanan sehingga memaksa Jepang membuang air tersebut ke laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika