REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam menolak peta baru yang dirilis Cina. Peta itu mengklaim kedaulatan tanda dasar Cina termasuk di Laut Cina Selatan dan Beijing mengatakan peta itu harus dilihat dengan rasional dan objektif.
Pada Senin (28/8/2023) Cina merilis peta garis terkenal berbentuk U yang menutupi sekitar 90 persen Laut Cina Selatan. Perairan yang menjadi sumber banyak sengketa di salah satu jalur perairan yang paling diperebutkan di dunia, tempat lewatnya perdagangan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Pada Kamis (31/8/2023) Filipina meminta Cina 'untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya' berdasarkan hukum internasional dan keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Malaysia mengatakan telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut. Cina mengatakan garis itu berdasarkan peta bersejarahnya. Belum diketahui apakah peta terbaru menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah tersebut.
Garis berbentuk U yang Cina rilis dalam petanya berputar sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. “Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi Cina atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.
Dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan Malaysia tidak memiliki kewajiban mengikat atas peta baru tersebut. "(Malaysia) juga memandang Laut Cina Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif," katanya.
Peta tersebut berbeda dengan versi lebih sempit yang dirilis Cinake PBB pada tahun 2009 mengenai Laut Cina Selatan yang mencakup apa yang disebut “sembilan garis putus-putus”. Wilayah geografis peta terbaru lebih luas dan memiliki garis dengan 10 garis putus-putus yang mencakup Taiwan dan mirip dengan peta Cina tahun 1948. Cina juga menerbitkan peta dengan garis putus-putus ke-10 pada tahun 2013.
Ditanya tentang peta terbaru, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Jeff Liu mengatakan Taiwan "sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat Cina". “Tidak peduli bagaimana pemerintah Cina memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami,” katanya dalam konferensi pers.
"(Saat ini Cina mengadakan) pekan publisitas kesadaran peta nasional", kata laporan stasiun televisi pemerintah Cina Central Television, Selasa (29/8/2023).
Ketika ditanya mengapa peta terbaru Cina terdapat 10 garis putus-putus bukannya sembilan seperti peta sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan Beijing tidak ragu-ragu mengenai wilayahnya.
“Posisi Cina terhadap masalah Laut Cina Selatan selalu jelas. Pihak berwenang Cina secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun,” katanya dalam pengarahan rutin.
“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional,” tambah Wang.
Pada Kamis malam, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan klaim Cina berdasarkan peta tersebut tidak bernilai dan melanggar hukum Vietnam dan internasional.
"(Vietnam) dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh Cina yang didasarkan pada garis putus-putus,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pham Thu Hang dalam sebuah pernyataan, Laut Timur yang ia maksud mengacu pada Laut Cina Selatan.
Terpisah, Hang mengatakan pihak berwenang Vietnam berusaha mengklarifikasi tuduhan nelayan Vietnam kapal Cina menyerang kapal penangkap ikan mereka dengan meriam air awal pekan ini di Laut Cina Selatan. Peristiwa itu melukai dua nelayan Vietnam.
“Vietnam menentang penggunaan kekuatan terhadap kapal nelayan Vietnam yang beroperasi secara normal di laut,” katanya dalam sebuah pernyataan.
India mengatakan pihaknya telah mengajukan protes keras kepada Cina atas peta baru yang mengklaim wilayah India. Hal terbaru yang mengganggu hubungan dua raksasa Asia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika