REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) menyetujui rencana kota Seoul untuk mengizinkan 100 pekerja rumah tangga asing masuk ke negara tersebut pada Jumat (1/9/2023). Korsel sedang melakukan pembicaraan dengan Filipina sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya manusia potensial.
“Asisten rumah tangga asing dapat merevitalisasi masyarakat kita. Terutama, hal ini dapat segera membantu istirahat karier,” kata Walikota Seoul Oh Se-hoon dalam sebuah postingan di Facebook pekan lalu.
Permasalahan penurunan tajam angka kelahiran di Korsel, ditambah populasi yang menua, dan keengganan untuk menerima lebih banyak imigran membuat jumlah penduduk terus menurun. Korsel berupaya untuk meningkatkan angka kelahiran sekaligus membantu lebih banyak perempuan untuk kembali bekerja lewat program percontohan yang akan dimulai awal Desember itu.
Banyak perempuan Korsel menghadapi tekanan untuk tinggal di rumah dan membesarkan keluarga atau memilih tidak memiliki anak sama sekali. Sementara Kementerian Tenaga Kerja mengatakan, jumlah anak muda Korsel yang tertarik pada pekerjaan rumah tangga semakin berkurang.
Berdasarkan aturan yang ada saat ini, hanya orang asing tertentu, seperti pasangan warga negara Korea dan etnis Korea, yang diperbolehkan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Namun, dengan persetujuan baru itu akan membuka kemungkinan orang asing mengambil alih pekerjaan tersebut.
Skema baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya pemerintah untuk membalikkan penurunan angka kelahiran di negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia. Korsel kembali melaporkan tingkat kesuburan terendah di dunia pada 2022.
Rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan oleh perempuan berada pada angka 0,78, dan Seoul bahkan lebih rendah lagi, yaitu 0,59. Padahal negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), angka rata-ratanya adalah 1,59 pada 2020.
Sementara itu, persentase masuknya pemukim asing ke Korsel termasuk yang terendah di OECD. Pemerintah Korsel memperkirakan harga pasar saat ini untuk pekerja rumah tangga yang tinggal bersama sebuah keluarga sekitar 3,5 juta won hingga 4,5 juta won per bulan.
Namun, keputusan terbaru pemerintah Korsel menanggapi kritik. Pemerintah mengimpor tenaga kerja murah di tengah kondisi pekerja rumah tangga yang sudah buruk.
Para pejabat mengatakan, pekerja imigran akan dijamin mendapatkan upah minimum yang sama sebesar 9.620 won seperti warga Korea. “Tidak ada solusi universal untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah. Intinya adalah membiarkan semua kemungkinan terbuka saat kita menghadapi krisis yang membuat negara kita menghilang," ujar Oh.
Puluhan kelompok masyarakat mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. Mereka mengatakan, bahwa pemerintah seharusnya fokus pada pengurangan jam kerja panjang di negara tersebut.
“Orang tua membutuhkan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak-anak mereka, bukan seseorang yang melakukan pekerjaan dalam membesarkan anak-anak mereka,” kata salah satu ketua kelompok sipil Politicalmamas Park Min-ah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
