REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Menteri Luar Negeri Swedia mengatakan ia tetap berharap bahwa Turki akan meratifikasi keanggotaan NATO yang direncanakan oleh Swedia ketika parlemen Turki berkumpul kembali pada bulan Oktober 2023, seperti yang telah disetujui oleh Presiden Tayyip Erdogan pada KTT aliansi tersebut pada bulan Juli lalu.
"Pemerintah Swedia tidak memiliki sinyal apapun selama musim panas selain bahwa kartu yang diletakkan saat itu adalah kartu yang berlaku sekarang dalam pertanyaan ini dan bahwa pernyataan yang diberikan di Vilnius masih berlaku," Menteri Luar Negeri Tobias Billstrom mengatakan kepada para wartawan, dilansir Reuters, Sabtu (2/9/2023).
Swedia mengajukan permohonan keanggotaan NATO tahun lalu sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina dan sebagian besar anggota aliansi dengan cepat meratifikasi tawarannya. Namun Turki menolak dengan alasan kekhawatiran akan kerja sama keamanan.
Setelah berbulan-bulan mendapat tekanan, Presiden Turki Tayyip Erdogan melunak. Eedogan mengatakan setelah KTT NATO di Vilnius pada bulan Juli bahwa ia akan meneruskan ratifikasi tawaran Swedia untuk bergabung dengan NATO kepada parlemen pada bulan Oktober ketika parlemen berkumpul kembali setelah liburan musim panas.
Meskipun begitu, tidak ada jaminan bahwa Swedia akan mendapatkan lampu hijau. Billstrom mengatakan bahwa parlemen adalah lembaga yang berdaulat, namun pemerintah Turki telah berjanji di Vilnius untuk memastikan "ratifikasi yang cepat" atas aksesi Swedia oleh parlemen.
"Ini, menurut saya, sudah cukup jelas," kata Billstrom. "Ini berarti bahwa pemerintah Turkiye berkomitmen terhadap ratifikasi tersebut."
Turki telah mengatakan menginginkan lebih banyak tindakan terhadap apa yang dilihatnya sebagai militan yang tinggal di Swedia, terutama anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Kelompok yang terlarang dan kelompok yang dituduh Ankara mendalangi kudeta yang gagal pada tahun 2016.
Ketegangan dengan Turki juga meningkat dengan adanya demonstrasi di Swedia di mana para pengunjuk rasa berkali-kali mendapatkan izin membakar Alquran, yang membuat marah banyak umat Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika