REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menanggapi pembatasan kunjungan keluarga tahanan Palestina yang dilontarkan Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir. Kantor Netanyahu mengatakan, pernyataan Ben-Gvir tersebut tidak benar.
“Menanggapi laporan bahwa keputusan telah dibuat mengenai pembatasan kunjungan keluarga tahanan keamanan, ini adalah berita palsu,” kata kantor Netanyahu, merujuk pada keputusan yang diumumkan oleh Ben-Gvir.
Kantor Netanyahu mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan apakah akan ada pembatasan kunjungan keluarga terhadap tahanan Palestina. Netanyahu akan melakukan diskusi khusus mengenai permasalahan itu pada pekan depan.
“Belum ada keputusan yang diambil dan keputusan seperti itu tidak akan diambil sampai diskusi khusus mengenai masalah ini dengan partisipasi semua badan keamanan, yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Netanyahu pada minggu depan,” ujar kantor Netanyahu.
Sementara itu, The Jerusalem Post mengungkapkan, seorang pejabat keamanan senior mengatakan, penting bagi Netanyahu untuk mengklarifikasi bahwa Ben-Gvir tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Terutama mengenai pernyataan yang menyebabkan kerusakan tanpa konteks keamanan apa pun.
Sebelumnya, Ben-Gvir menyatakan, tahanan keamanan Palestina sekarang hanya diizinkan mengunjungi keluarga sekali setiap dua bulan, sehingga mengurangi jumlah yang sebelumnya diizinkan. Penyiar Publik Israel, Kan melaporkan, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menginstruksikan otoritas terkait untuk tidak mengikuti instruksi Ben-Gvir sampai Netanyahu mengadakan pertemuan.
"Keputusan untuk menegakkan peraturan Layanan Penjara Israel (IPS) dan mengikuti hukum, yang menyatakan bahwa kunjungan keluarga akan dilakukan sekali dalam dua bulan dan bukan sebulan sekali, diambil dalam rapat kerja antara menteri keamanan nasional dan ketua IPS. IPS berkewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut," ujar pernyataan kantor Netanyahu.
Channel 12 yang mengutip seorang pejabat senior keamanan mengatakan, Ben-Gvir mengambil keputusan tersebut tanpa berkonsultasi dengan badan keamanan. Pejabat senior yang berbicara dengan syarat anonim itu menekankan, hal ini mempunyai implikasi keamanan yang luas dan konsultasi harus diadakan sebelum mengambil keputusan tersebut. Kantor Netanyahu menyoroti bahwa perdana menteri, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan semua kepala keamanan bersatu dalam upaya mereka untuk menjaga keamanan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika