Sedikitnya 25 kampung kumuh dan beberapa tempat penampungan malam untuk para tunawisma diratakan dengan tanah dan diubah menjadi taman, kata laporan tersebut. Laporan itu juga menambahkan bahwa pemerintah gagal menyediakan tempat penampungan atau tempat tinggal alternatif bagi para tunawisma baru.
Bulan lalu, polisi India turun tangan untuk menghentikan sebuah pertemuan para aktivis, akademisi dan politisi terkemuka yang mengkritik Modi dan peran pemerintahnya dalam menjadi tuan rumah KTT G20 dan mempertanyakan kepentingan siapa yang akan diuntungkan oleh KTT tersebut.
"Saya dapat melihat para tunawisma di jalanan... dan sekarang para tunawisma juga tidak diizinkan untuk tinggal di jalanan," kata Rekha Devi, seorang warga New Delhi yang menghadiri pertemuan 20 Agustus.
Devi, yang rumahnya dihancurkan dalam salah satu aksi tersebut, mengatakan bahwa pihak berwenang menolak untuk mempertimbangkan dokumen-dokumen yang ia tunjukkan sebagai bukti. Padahal ia dan keluarganya telah tinggal di rumah yang sama selama hampir 100 tahun.
"Semua orang bersikap seolah-olah mereka buta," kata Devi. "Atas nama acara G20, para petani, pekerja dan orang miskin menderita."
Pihak berwenang India telah dikritik di masa lalu karena membersihkan perkemahan tunawisma dan kota-kota kumuh menjelang acara-acara besar. Beberapa pedagang kaki lima mengatakan bahwa mereka tidak berdaya, terjebak mengorbankan mata pencaharian mereka atau demi kebanggaan India ingin mencari nafkah.
Shankar Lal, yang menjual kari buncis dengan roti pipih goreng, mengatakan bahwa pihak berwenang telah menyuruhnya pindah tiga bulan yang lalu. Sekarang ini, satu-satunya waktu ia dapat membuka kiosnya di sepanjang jalan New Delhi yang sibuk di dekat lokasi KTT G20 adalah pada hari Minggu, ketika polisi tidak terlalu memperhatikan pedagang kaki lima.
"Ini adalah peraturan pemerintah, dan kami akan melakukan apa yang diperintahkan," kata Lal. "Pemerintah Modi tidak tahu apakah kami sekarat karena kelaparan atau tidak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
