REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ASEAN harus berani mengevaluasi diri terkait cara penanganan krisis di Myanmar. Menurutnya, diperlukan upaya taktis dan luar biasa untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus (Five Points of Consensus) yang menjadi pedoman ASEAN dalam menangani krisis Myanmar.

Saat membuka KTT ASEAN Sesi Retreat di JCC, Selasa (5/9/2023), Jokowi memaparkan apa yang sudah dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini terkait penanganan isu Myanmar. “Indonesia telah menjalin keterlibatan yang sangat intensif dengan lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholder dan telah dilakukan dalam 9 bulan,” ucapnya.

Jokowi mengklaim, saat ini kepercayaan sudah mulai terbangun antara para pihak atau pemangku kepentingan di Myanmar. “Kecuali dengan junta militer,” ujarnya.

Menurut Jokowi, sekarang saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya dialog inklusif nasional sebagai kunci penyelesaian krisis politik di Myanmar. Namun dia mengakui, proses tersebut akan memakan waktu cukup panjang. 

“Oleh sebab itu demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus,” kata Jokowi.

Saat memimpin ASEAN Foreign Ministers Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN pada Senin (4/9/2023) lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa penerapan Lima Poin Konsensus akan ditinjau. “ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar. Sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin (negara anggota ASEAN), kita akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap penerapan 5PC (Five Points of Consensus ) dan menyiapkan rekomendasi untuk pertimbangan para pemimpin kita,” kata Retno.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga sempat menyinggung isu Myanmar saat memimpin 27th ASEAN Political Security Community (APSC) Council Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN pada Senin lalu. Mahfud mengungkapkan, ASEAN terus menghadapi ketidakpastian. Krisis demi krisis menguji kekuatan ASEAN.

“Secara internal, kemajuan yang tidak signifikan di Myanmar meninggalkan tanda negatif bagi ASEAN. Pencapaian kita dalam mengimplementasikan APSC Blueprint 2025 dibayangi oleh belum adanya kemajuan dalam penyelesaian permasalahan Myanmar,” katanya.

Sejauh ini memang belum ada kemajuan dalam penerapan Lima Poin Konsensus. Aksi kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar. Pada Juli lalu, organisasi Human Rights Watch bahkan sempat menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Lima Poin Konsensus dilakukan junta Myanmar setiap hari. Seperti yang sudah dilakukan sejak 2021, tahun ini perwakilan junta Myanmar kembali tak diundang ke KTT ASEAN. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika