REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Komisi Pemerintah Amerika Serikat (AS) menuduh Vietnam mengalami kemunduran dalam komitmen untuk menjamin kebebasan beragama. Laporan ini muncul beberapa hari sebelum kunjungan Presiden Joe Biden ke Vietnam yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa (5/9/2023), Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengatakan, pemerintah Hanoi telah menciptakan lebih banyak ruang dalam kebebasan beragama dan beberapa area untuk ekspresi keyakinan. Langkah ini berlangsung sejak Washington menghapus Vietnam dari daftar negara-negara yang menjadi perhatian khusus (CPC) atas kebebasan beragama pada 2006.
Namun baru-baru ini terjadi tindakan keras terhadap masyarakat sipil, termasuk peningkatan tekanan terhadap komunitas keagamaan yang independen. Selain itu ada laporan-laporan yang mengkhawatirkan tentang pemaksaan untuk melepaskan keyakinan mereka, dan peningkatan pelanggaran kebebasan beragama lainnya. Hal ini menunjukkan pembalikan arah yang tadinya positif. Laporan tersebut mengatakan, kunjungan Wakil Ketua USCIRF, Frederick Davie dan Komisaris Eric Ueland ke Vietnam pada Mei menemukan ada tantangan serius yang masih banyak terjadi di daerah pedesaan.
"Otoritas pemerintah terus memantau secara ketat semua aktivitas keagamaan, sering kali melecehkan, menahan, atau mencegah komunitas agama yang tidak terdaftar untuk menjalankan hak dasar mereka atas kebebasan beragama,” kata laporan itu.
Laporan itu mengatakan, Vietnam berada pada jalan yang serupa dengan Cina dalam hal regulasi dan kontrol terhadap agama. Washington memandang Vietnam sebagai mitra penting dalam menghadapi kekuatan Cina yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik.
Amerika Serikat berupaya meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Hanoi ke tingkat tertinggi. Biden dijadwalkan berkunjung ke Hanoi pada 10 September. Namun para analis mengatakan, masalah hak asasi manusia dapat menjadi hambatan bagi kerja sama tertentu.
Konstitusi Vietnam mengizinkan kebebasan beragama dan media pemerintah menolak kritik dari kelompok USCIRF. Dalam laporan tahunannya pada 2023, USCIRF merekomendasikan penunjukan kembali Vietnam sebagai CPC. USCIRF menuduh Vietnam melakukan pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan berat.
Tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS memasukkan Vietnam ke dalam Daftar Pengawasan Khusus atas pelanggaran kebebasan beragama berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama AS tahun 1998. Ini merupakan sebutan yang lebih rendah dibandingkan dengan CPC. Undang-undang ini mengatur serangkaian respons kebijakan, termasuk sanksi atau keringanan, namun hal ini tidak terjadi secara otomatis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika