REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, lembaga tersebut perlu menyesuaikan perubahan dan kebutuhan zaman.
“Dunia kita berada dalam momen transisi yang sulit. Masa depan kita bersifat multipolar, namun lembaga-lembaga multilateral kita mencerminkan masa lalu,” kata Guterres kepada awak media di New Delhi, India, sehari sebelum KTT G20 dimulai, Jumat (8/9/2023).
“Arsitektur keuangan global sudah ketinggalan zaman, tidak berfungsi, dan tidak adil. Hal ini membutuhkan reformasi struktural yang mendalam, dan hal yang sama juga berlaku pada Dewan Keamanan PBB,” ujar Guterres menambahkan.
Seruan reformasi Dewan Keamanan PBB telah diembuskan oleh sejumlah negara. Peran badan tersebut dinilai tak lagi mencerminkan kebutuhan perkembangan dinamika geopolitik global beserta tantangannya. Sebab struktur Dewan Keamanan PBB saat ini masih sama ketika dibentuk pada 1946, yaitu terdiri dari lima anggota tetap mencakup negara pemenang Perang Dunia II yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Kelima negara tersebut memiliki hak veto.
Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap. Kursi ke-10 anggota tersebut diisi bergilir oleh negara anggota PBB. Masa keanggotaan mereka hanya dua tahun. Pada Juni lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan negaranya mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB. Terkait hal itu, Rusia bakal mengupayakan perluasan anggota di dewan tersebut dengan merangkul negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Lavrov mengatakan, Dewan Keamanan PBB harus direformasi sesuai dengan realitas yang ada. Menurutnya, dominasi negara-negara Barat pada badan tersebut harus diseimbangkan. “Dari 15 anggota (tetap dan tidak tetap), yang disebut ‘golden billion’ menempati enam kursi, ini tidak adil, tidak adil. Oleh karena itu, kami akan berupaya memperluas keanggotaan Dewan Keamanan sesegera mungkin dengan memasukkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin," ujar Lavrov dalam sebuah konferensi pers di Moskow, 30 Juni 2023 lalu, dikutip Anadolu Agency.
Lavrov mengungkapkan, waktunya telah tiba untuk beralih ke kesetaraan. “Jika setiap orang mendukung demokrasi, jangan lupa bahwa demokrasi juga diperlukan dalam hubungan internasional,” kata diplomat berusia 73 tahun tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika