REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tunjuk lima perempuan dalam susunan kabinet baru pada Rabu (13/9/2023). Keterwakilan perempuan dalam kabinet Jepang masih kalah jauh dari negara G7 lainnya.
Perempuan kini berjumlah seperempat dari anggota kabinet di negara Kelompok 7 (G7), atau kira-kira setara dengan rasio perempuan di kabinet Italia. Namun Jepang tertinggal jauh di belakang anggota negara-negara G7. Empat dari perempuan yang ditunjuk Kishida adalah tokoh yang baru. Sementara satu perempuan lainnya yaitu Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi adalah wajah lama dalam kabinet Kishida. Takaichi adalah tokoh penting dalam Partai Demokrat Liberal (LDP). Pakar politik komparatif di Universitas Sophia di Tokyo, Koichi Nakano mengatakan, Jepang perlu mengirimkan lebih banyak perempuan ke parlemen untuk mendapatkan keterwakilan gender yang lebih seimbang di tingkat atas.
“Anda hanya perlu memiliki lebih banyak perempuan yang memenuhi syarat dan hanya memiliki 10 persen anggota parlemen yang berjenis kelamin perempuan tidaklah cukup,” ujar Nakano.
“Banyak orang di Jepang menganggap sistem kuota tidak adil dan bias. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sistem yang ada saat ini memberikan terlalu banyak hak istimewa kepada laki-laki, dan khususnya laki-laki dari dinasti politik," kata Nakano.
Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik terlihat jelas pada Juni ketika Jepang menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri G7 mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketika itu, Tokyo adalah satu-satunya anggota yang diwakili oleh menteri laki-laki.
Forum Ekonomi Dunia menempatkan Jepang pada peringkat 125 di antara 143 negara dalam hal kesetaraan gender. Hal ini mendorong Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno berjanji untuk mendorong lebih banyak partisipasi perempuan dalam politik.
Kesetaraan gender di Jepang dalam pemberdayaan politik termasuk yang terendah di dunia, yaitu peringkat 138, di bawah Cina, Arab Saudi, dan Turki. Pada Juni, LDP mengatakan, mereka bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan hingga tiga kali lipat menjadi 30 persen dalam dekade berikutnya, melalui berbagai langkah seperti menawarkan pengaturan pengasuhan anak dan dana untuk mendukung kandidat perempuan.
Pada Rabu, Kishida menunjuk mantan menteri kehakiman Yoko Kamikawa sebagai menteri luar negeri. Kishida juga menunjuk Ayuko Kato sebagai menteri yang membidangi kebijakan terkait anak, Hanako Jimi sebagai menteri yang bertanggung jawab atas urusan Okinawa dan Wilayah Utara, dan Shinako Tsuchiya sebagai menteri rekonstruksi. Sebelumnya kabinet dibentuk pada 2001 oleh perdana menteri saat itu Junichiro Koizumi dan pada 2014 oleh Shinzo Abe, masing-masing memiliki lima menteri perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
