Kamis 14 Sep 2023 15:14 WIB

Cengkraman Israel di Tepi Barat Semakin Kuat

Langkah ekstrem pemerintahan Netanyahu dapat mencaplok Tepi Barat secara permanen.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Pemerintahan PM  Israel, Benjamin Netanyahu diam-diam telah mengambil sejumlah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah pendudukan Tepi Barat
Foto: AP Photo/Petros Karadjias
Pemerintahan PM Israel, Benjamin Netanyahu diam-diam telah mengambil sejumlah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah pendudukan Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, ASA'EL --  Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu diam-diam telah mengambil sejumlah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperkuat kendali Israel atas wilayah pendudukan Tepi Barat. Tidak menutup kemungkinan langkah ekstrem pemerintahan Netanyahu dapat mencaplok Tepi Barat secara permanen.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengambil alih kekuasaan baru atas wilayah pendudukan dalam perjanjian koalisinya dengan Netanyahu.  Smotrich bergerak cepat menyetujui ribuan pemukiman baru Yahudi, melegalkan pemukiman liar yang sebelumnya tidak sah, dan mempersulit warga Palestina untuk membangun rumah. Sebagai menteri pemerintah pertama yang mengawasi kehidupan sipil di Tepi Barat, peran Smotrich merupakan pengakuan bahwa pendudukan militer Israel selama 56 tahun tidak bersifat sementara tetapi permanen.

Baca Juga

“Jika Smotrich mempertahankan posisi ini selama empat tahun, kita tidak akan bisa kembali lagi,” kata Ilan Paz, mantan kepala Administrasi Sipil Israel, sebuah badan militer yang mengawasi urusan sipil di Tepi Barat.

Netanyahu menawarkan konsesi besar kepada anggota parlemen yang pro-pemukim seperti Smotrich untuk membentuk koalisi pemerintahannya tahun lalu.  Perjanjian koalisi tersebut membentuk sebuah badan pemukim Israel baru, yang dipimpin oleh Smotrich, di dalam Kementerian Pertahanan untuk mengelola pembangunan Yahudi dan Palestina di 60 persen wilayah Tepi Barat yang dikuasai Israel.

“Ini semacam revolusi, pengalihan kekuasaan dari militer, dengan kewajiban hukumnya untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang diduduki, kepada mereka yang hanya berkomitmen untuk kepentingan Israel,” kata pengacara hak asasi manusia, Michael Sfard.

Smotrich mengatakan, dia berupaya melipatgandakan populasi pemukim, membangun jalan dan lingkungan, serta menghapus perbedaan antara kehidupan warga Israel di Tepi Barat dan di wilayah Israel. Smotrich berharap bisa menghancurkan harapan kemerdekaan Palestina.

Sebagai menteri keuangan, Smotrich dapat menyalurkan dana pembayar pajak untuk proyek infrastruktur Tepi Barat. Anggaran Israel pada 2024 merupakan anggaran tertinggi sepanjang masa sebesar yaitu mencapai 960 juta dolar AS atau seperempat dari seluruh dana Kementerian Perhubungan. Dana ini digunakan untuk pembangunan jaringan jalan raya yang menghubungkan Israel dengan Tepi Barat. 

Smotrich dan para pendukungnya melihat Tepi Barat sebagai tanah air orang-orang Yahudi sesuai dalam kisah yang tertulis di alkitabiah. Dia membayangkan sebuah negara tunggal yang membentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania.

“Kami merasa negara tidak pernah memprioritaskan kami karena tempat tinggal kami.  Smotrich mengubah hal itu,” kata juru bicara Smotrich, Eitan Fuld.

Sekitar setengah juta pemukim tinggal di Tepi Barat, yang direbut Israel bersama dengan Yerusalem timur dan Gaza dalam perang Timur Tengah pada 1967.  Komunitas internasional menganggap pemukiman tersebut ilegal.

Para ahli dan pejabat mengatakan, kebijakan Smotrich telah memperburuk penderitaan warga Palestina dan menambah keberanian para pemukim yang melakukan kekerasan. Kebijakan Smotrich juga menimbulkan kekacauan di dalam institusi militer Israel.  Perluasan pemukiman baru-baru ini juga telah memperburuk hubungan pemerintahan Netanyahu dengan Gedung Putih.

“Smotrich mengambil alih Administrasi Sipil, satu-satunya alat yang dimiliki Israel untuk menenangkan keadaan. Tepi Barat akan meledak," kata mantan komandan militer Tepi Barat Gadi Shamni.

Menurut data PBB, serangan pemukim telah melonjak lebih dari 30 persen tahun ini, dibandingkan 2022. Pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan 13.000 unit pemukiman Yahudi dan melegalkan 20 pemukiman liar yang dibangun tanpa izin.

Di bawah Smotrich, pihak berwenang Israel terus melakukan pembongkaran bangunan milik Palestina yang dibangun tanpa izin.  COGAT mengakui, pada Juli mereka menolak lebih dari 95 persen permintaan izin Palestina.

Menurut kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem, penghancuran bangunan Palestina tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan jumlah pengrusakan terbesar setidaknya sejak 2006. Sementara itu, pihak berwenang Israel telah mengurangi upaya untuk mengevakuasi pemukiman liar.

“Ini adalah pemerintahan terbaik yang pernah kami miliki,” kata seorang pemukim, Shulamit Ben Yashar (32 tahun) dari pemukiman liar Asa'el di perbukitan gersang di selatan Hebron. 

Demam renovasi memuncak di taman bermain Asa’el ketika para ibu menceritakan rencana mereka untuk menukar karavan bobrok dan generator yang rusak dengan beton dan jaringan listrik nasional Israel. Sementara tetangga mereka di Palestina  menghadapi pengusiran oleh otoritas Israel dan peningkatan serangan dari pemukim ilegal Yahudi.  Penduduk di daerah pedesaan mengatakan, Smotrich dan sekutunya telah memeras kehidupan komunitas mereka.

“Kami hampir tidak bisa bernapas,” kata seorang warga Palestina, Sameer Hammdeh (38 tahun).

Bulan lalu, dua ekor unta milik Hammdeh  mati setelah tersandung kabel yang dipasang oleh pemukim Yahudi.  Warga Palestina mengatakan, provokasi pemukim mencerminkan rasa impunitas yang ditanamkan oleh pemerintah.

Pembangunan permukiman dipercepat....

sumber : AP
Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement