Para guru mengatakan,  mereka dapat menjadi sasaran yang tidak adil oleh orang tua murid yang merasa anaknya diremehkan. Tindakan ini terkadang membahayakan pekerjaan mereka.

Dalam survei yang dilakukan oleh Serikat Guru dan Pekerja Pendidikan Korea, lebih dari 60 persen dari 6.243 responden mengatakan bahwa mereka pernah dilaporkan secara pribadi atas pelecehan anak atau mengenal guru lain yang pernah melaporkan hal tersebut. Pihak berwenang telah mencoba menenangkan para guru dan mengakui keluhan yang muncul.

Anggota parlemen Korsel saat ini sedang memperdebatkan rancangan undang-undang yang akan memenuhi beberapa tuntutan para guru untuk mendapatkan kekebalan dari klaim pelecehan peserta didik. Namun beberapa ahli telah menyuarakan keprihatinan mengenai potensi perubahan tersebut.

Tuntutan aturan ini dinilai dapat semakin melemahkan perlindungan bagi anak-anak, yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun di lingkungan yang sangat kompetitif. Lulus dari universitas elit Korsel dipandang penting untuk prospek karier dan pernikahan.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Layanan Asuransi Kesehatan Nasional yang diberikan kepada anggota parlemen oposisi liberal Kim Woni pekan lalu, lebih dari 820 siswa sekolah dasar, menengah, dan menengah atas meninggal karena bunuh diri antara 2018 hingga 2022.

Pemerintah konservatif Korsel meluncurkan satuan tugas pada awal bulan ini. Badan itu bertugas mengeksplorasi undang-undang baru terkait pendidikan yang akan mencerminkan pendapat para guru dalam upaya melindungi mereka dari tuduhan pelecehan anak.

Kementerian Pendidikan dan Kehakiman dalam siaran pers bersama menuduh pemerintahan liberal Seoul menerapkan kebijakan yang terlalu menekankan hak asasi manusia anak-anak. Tindakan ini dinilai menyebabkan peningkatan laporan pelecehan anak yang tidak berdasar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika