Meskipun abaya pada umumnya adalah jubah longgar dan panjang yang dikenakan oleh sebagian wanita Muslim sebagai tanda kesopanan mereka, tetapi tidak mudah untuk menentukan pakaian mana yang memenuhi kriteria abaya dan mana yang tidak. Di sisi lain, pakaian tersebut sebetulnya tidak mewakili pakaian keagamaan tertentu.

"Oleh karena itu, pembatasan ini dapat dibaca sebagai langkah lain yang mengungkapkan betapa banyak tubuh Muslim yang telah mengalami rasialisasi. Prancis menjadi anggota kelompok rezim otoriter lainnya, seperti Afghanistan dan Iran, yang mendikte perempuan tentang apa yang boleh mereka kenakan dan apa yang tidak boleh mereka kenakan," ucap Hafez.

Beberapa ratus anak perempuan yang bersekolah dengan mengenakan abaya dilaporkan harus dipulangkan ke rumah mereka. Hal ini memantik protes kebijakan diskriminatif dan menggunakan pembangkangan sipil sebagai bentuk politik, yang mana pemerintah membingkai abaya tidak hanya sebagai agama tetapi juga politik.

Juru bicara pemerintah, Olivier Veran, menambahkan argumen bahwa abaya mewakili agama dengan mengatakan itu adalah serangan politik, sebuah tanda politik. Pada kenyataannya, ini merupakan langkah lebih lanjut menuju pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang terpinggirkan di Prancis.

Pemerintah Prancis juga mengumumkan 14.000 personel pendidikan yang menduduki posisi kepemimpinan akan dilatih pada akhir tahun ini, serta 300.000 personel akan dilatih pada tahun 2025, untuk menerapkan dan memantau peraturan tersebut. Ini seolah menegaskan Pemerintah Prancis akan semakin membatasi perempuan Muslim dan kemampuan untuk bergerak bebas sesuai keinginannya, sekaligus semakin memperkuat negara otoriter

Ikuti Whatsapp Channel Republika