REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Polandia mengumumkan penghentian pengiriman senjata ke Ukraina pada Rabu (20/9/2023). Keputusan itu setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Polandia ikut campur tangan bersama Rusia dengan melarang impor biji-bijian Ukraina.
Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan, Warsawa telah memutuskan untuk memprioritaskan pertahanan pribadinya. “Kami tidak lagi mentransfer senjata ke Ukraina karena kami sekarang mempersenjatai Polandia dengan senjata yang lebih modern,” katanya dikutip dari the Guardian.
“Saya memperingatkan pihak berwenang Ukraina. Karena jika mereka ingin meningkatkan konflik seperti itu, kami akan menambahkan produk tambahan pada larangan impor ke Polandia. Pihak berwenang Ukraina tidak memahami sejauh mana destabilisasi industri pertanian Polandia. Kami melindungi petani Polandia," ujar Morawiecki kepada televisi Polsat News.
Polandia telah menjadi sekutu utama Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Negara ini pun merupakan salah satu pemasok senjata utama Kiev. Warsawa juga menampung 1 juta pengungsi Kiev yang telah menerima berbagai bentuk bantuan negara.
“Kami adalah pihak pertama yang melakukan banyak hal untuk Ukraina dan itulah mengapa kami berharap mereka memahami kepentingan kami,” kata Morawiecki.
Tapi, hubungan kedua negara memburuk dalam beberapa hari terakhir di tengah meningkatnya pertikaian mengenai biji-bijian. “Tentu saja kami menghormati semua permasalahan mereka, tapi bagi kami, kepentingan petani adalah yang terpenting," ujar perdana menteri Polandia.
Invasi Rusia ke Ukraina memang telah menutup jalur pelayaran Laut Hitam yang digunakan sebelum perang, sehingga Uni Eropa (UE) membuka rute transit utama dan tujuan ekspor biji-bijian Ukraina. Pada Mei, UE setuju untuk membatasi impor ke Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Tindakan ini sebagai upaya untuk melindungi petani di negara itu yang menyalahkan impor dari Ukraina atas penurunan harga di pasar lokal.
Langkah-langkah tersebut memungkinkan produk-produk tersebut untuk terus transit melalui lima negara tersebut. Namun, aturan ini melarang penjualan biji-bijian tersebut di pasar lokal.
Tapi sejak 15 September, Komisi Eropa mengakhiri larangan impor tersebut. Keputusan ini dilakukan mempertimbangkan distorsi pasar di lima negara anggota yang berbatasan dengan Ukraina telah hilang.
Usai pengumuman itu, Polandia, Hongaria, dan Slovakia segera menyatakan menentang tindakan tersebut. Pada sidang umum PBB, Zelenskyy menuduh beberapa pihak di Eropa membiarkan masalah ekspor biji-bijian demi keuntungan Rusia.
Zelenskyy menyatakan bahwa keputusan mereka munafik dan merugikan negaranya. “Sungguh mengkhawatirkan melihat bagaimana beberapa orang di Eropa menunjukkan solidaritas dalam teater politik yang kemudian menjadi sebuah thriller,” katanya.
“Mereka mungkin tampak memainkan peran mereka sendiri, tetapi kenyataannya mereka membantu menyiapkan panggung untuk seorang aktor Moskow," ujar Zelenskyy melayangkan tuduhan.
Kata-kata Zelenskyy pun memicu tanggapan marah dari Polandia. Negara itu memanggil duta besar Ukraina dan memperingatkan akan adanya tindakan pembalasan lebih lanjut.
Setelah pemanggilan duta besar, Kiev mendesak Warsawa untuk memikirkan kembali pendiriannya mengenai sengketa biji-bijian. “Kami mendesak teman-teman Polandia kami untuk mengesampingkan emosi mereka,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.
“Pihak Ukraina telah menawarkan Polandia jalan yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah gandum," ujarnya.
Masalah ini sangat sensitif di Polandia, dengan pemilu akan diadakan pada bulan depan. Pemerintahan sayap kanan populis dari Law and Justice mendapat dukungan kuat di bidang pertanian.
Ukraina mengatakan akan mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas keputusan biji-bijian yang diambil oleh Polandia, Hungaria, dan Slovakia. Juru bicara WTO menegaskan bahwa Kiev telah mengambil langkah pertama dalam perselisihan perdagangan dengan mengajukan keluhan kepada badan perdagangan global tersebut.
Langkah ini kemudian dikritik oleh Kementerian Luar Negeri Polandia. "Memberikan tekanan pada Polandia di forum multilateral atau mengirimkan pengaduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan di antara negara-negara kita," ujar pernyataan lembaga itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
