REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan perdamaian di kawasan Palestina mungkin hanya akan terwujud bila rakyat di Palestina mendapatkan haknya secara penuh sebagai sebuah negara yang utuh. Hal itu disampaikan Presiden Abbas pada Kamis (22/9/2023), saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB, di New York.
Menurut Abbas, mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak mereka secara penuh adalah keliru.
Karena hingga saat ini, ia menegaskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina telah "melanggar prinsip-prinsip hukum dan legitimasi internasional.
Sementara Israel juga berpacu dengan waktu untuk mengubah realitas historis, geografis, dan demografis mereka di lapangan demi melanggengkan pendudukan dan mengukuhkan apartheid.
Abbas mengatakan negaranya tetap berharap bahwa PBB akan "dapat menerapkan resolusinya yang menuntut diakhirinya pendudukan Israel di wilayah Palestina.
"Dan dapat mewujudkan kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat penuh, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, di perbatasan 4 Juni 1967," kata Abbas.
Dia menambahkan bahwa Israel terus menyerang dengan melibatkan warganya. "Tentara dan pemukim rasis dan terorisnya terus mengintimidasi dan membunuh rakyat kami, menghancurkan rumah dan harta benda untuk mencuri uang dan sumber daya kami," ujarnya.
Abbas mengatakan bahwa Israel "terus menyerang tempat-tempat suci Islam dan Kristen . ".. terutama Masjid Al-Aqsa yang diberkati, yang telah diakui oleh legitimasi internasional sebagai tempat ibadah eksklusif bagi umat Islam saja," katanya.
Dia menambahkan bahwa Israel menggali terowongan di bawah dan di sekitar masjid, yang mengancam keruntuhan penuh atau sebagian bangunan Al-aqsa "yang akan menyebabkan ledakan dengan konsekuensi yang tak terhitung."
Ia mendesak masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam melestarikan status historis dan hukum Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Ia juga meminta diadakannya konferensi perdamaian internasional yang melibatkan semua negara yang peduli terhadap perdamaian di Timur Tengah.
"Saya meminta organisasi Anda yang terhormat dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk menyerukan dan melakukan pengaturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian ini..."
"yang mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan untuk mencegah situasi yang memburuk lebih serius, dan mengancam keamanan dan stabilitas wilayah kami dan seluruh dunia," kata Abbas.
Ia juga mendesak negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk segera melakukannya. "Saya menyerukan agar negara Palestina diterima menjadi anggota penuh di PBB," katanya.
"Ada dua negara yang dibicarakan oleh seluruh dunia: Israel dan Palestina. Tetapi hanya Israel yang diakui. Mengapa Palestina tidak? "Saya tidak dapat memahami atau menerima bahwa beberapa negara ... enggan mengakui negara Palestina, yang telah diterima PBB sebagai negara pengamat.
"Negara-negara yang sama ini mengkonfirmasi setiap hari bahwa mereka mendukung solusi dua negara. Namun mereka hanya mengakui salah satu dari negara tersebut, yaitu Israel. Mengapa?"
Ikuti Whatsapp Channel Republika
