REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Selama berbulan-bulan, Arab Saudi dan Israel telah membahas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan diplomatik yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Arab Saudi memiliki sejumlah syarat agar normalisasi bisa dilakukan. Salah satunya terkait dengan pembentukan negara Palestina.

Saudi mengatakan, kesepakatan apa pun akan membutuhkan kemajuan besar menuju pembentukan negara Palestina. Konsesi ini menjadi hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah nasionalis dan sayap kanan Israel.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, telah menolak konsesi kepada pemerintah Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari normalisasi hubungan. Mereka juga menolak pembekuan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Begitu pula, dengan parlemen Israel yang menolak konsesi kepada Palestina. Setidaknya 12 anggota parlemen dari Partai Likud telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang berisi peringatan agar tidak memberikan konsesi kepada Arab Saudi dalam perundingan normalisasi yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Surat tersebut dikirim dua jam sebelum pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Joe Biden di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.

“Kami akan menyetujui perdamaian hanya dengan imbalan perdamaian. Tidak ada konsesi di tanah air," kata isi surat itu, dilaporkan Middle East Monitor, Kamis (21/9/2023).

“Israel mempertahankan hak-haknya terlepas dari upaya untuk berdamai dengan negara-negara Arab," kata isi surat itu.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Yuli Edelstein dan mantan duta besar untuk PBB Danny Danon termasuk di antara para penandatangan surat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika