REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Presiden Cina, Han Zheng mengatakan, negaranya berkomitmen untuk membuka diri lebih luas terhadap dunia. Han menambahkan, negaranya selalu menjadi anggota keluarga besar negara-negara berkembang.
Berbicara pada debat umum sesi ke-78 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Han mengatakan, Cina berkomitmen terhadap kebijakan luar negeri yang independen. Termasuk menjaga kedaulatan serta integritas wilayahnya.
“Masalah keamanan yang sah dari semua negara harus diatasi, kedaulatan dan integritas wilayah semua negara harus dihormati, dan perbedaan serta perselisihan harus diselesaikan dengan cara damai melalui dialog dan konsultasi,” kata Han.
Mengenai konflik Ukraina, Han mengatakan, Cina mendukung semua upaya yang kondusif bagi penyelesaian krisis Ukraina secara damai. Cina siap untuk terus memainkan peran konstruktif dalam mencapai perdamaian di Ukraina secepatnya.
Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi baru-baru ini mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov bahwa Cina akan menjunjung tinggi posisi yang independen dan tidak memihak terhadap Ukraina. Langkah ini seiring upaya mereka untuk menemukan penyelesaian politik atas masalah tersebut.
Beijing menolak untuk mengutuk Moskow atas invasi ke Ukraina yang dilancarkannya pada Februari 2022. Cina mendapat tekanan internasional untuk berbuat lebih banyak guna meyakinkan Moskow agar mengakhiri perang. Cina telah menawarkan rencana perdamaiannya, yang mendapat tanggapan hangat dari Rusia dan Ukraina.
Han juga bertemu dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic di sela-sela pertemuan PBB, menyebut kedua negara sebagai 'teman sejati' yang berbagi kesulitan, dan berjanji untuk terus mendorong hubungan bilateral ke tingkat yang baru.
Vucic diperkirakan akan menghadiri forum Belt and Road ketiga Cina pada Oktober mendatang. Forum ini akan mempertemukan perwakilan dari lebih dari 110 negara untuk membahas inisiatif perdagangan dan infrastruktur lintas benua yang ambisius dari Cina
Dalam sambutannya di PBB, Han mengatakan, pembangunan harus ditempatkan sebagai pusat agenda internasional. Manfaat pembangunan harus menjangkau setiap negara dan individu dengan cara yang lebih adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika