REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Koordinasi Tahunan Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (21/9/2023). Dalam pertemuan itu, Retno mengangkat beberapa isu, yakni tentang penghormatan hak-hak perempuan, Palestina, dan maraknya pembakaran Alquran.
“Islam, dengan jelas dan tegas, memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara. Ajaran ini harus dipedomani semua anggota OKI,” ujar Menlu Retno dalam pertemuan saat menyampaikan fokus pertamanya tentang penghormatan hak perempuan, dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri.
Terkait hal itu, Retno meminta OKI memberi perhatian yang cukup pada kehidupan kaum perempuan di Afghanistan, terutama terkait pemenuhan hak-hak mereka, termasuk akses pendidikan dan pekerjaan. Kehidupan perempuan Afghanistan diketahui semakin terkekang dan terkerangkeng akibat kebijakan-kebijakan Taliban.
Kemudian terkait Palestina, Menlu mempertanyakan apakah OKI sudah cukup membantu Palestina. “Saya berharap kita semua tidak lupa untuk membela hak rakyat Palestina,” ujarnya kepada para menlu OKI yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Pada akhir pernyataannya, Retno turut menekankan pentingnya OKI bersatu dalam memerangi Islamofobia dan memajukan dialog antar-agama. Terkait Islamofobia, Menlu menyoroti aksi pembakaran Alquran yang semakin sering terjadi di sejumlah negara. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan kebencian yang bertujuan memprovokasi umat Islam dan bukan bentuk dari kebebasan berbicara.
Retno mendesak negara-negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah berulangnya pembakaran Alquran. Pertemuan Koordinasi Tahunan Menlu OKI menghasilkan Joint Statement on Repeated Crimes of Desecration and Burning of Copies Al-Mushaf Ash-Sharif. Itu merupakan respons atas maraknya aksi pembakaran Alquran beberapa waktu belakangan.
Pertemuan Koordinasi Tahunan Menlu OKI rutin digelar setiap tahun di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.