Bagaimana jika terjadi perselisihan mengenai perwakilan?
Pihak berwenang yang bersengketa dapat mengajukan dokumen untuk mencoba memberikan kredensial kepada calon perwakilan mereka sendiri di PBB. Kriteria komite untuk merekomendasikan pemberian atau penolakan masuk PBB masih menjadi bahan spekulasi.
Yang paling utama di antara mereka tampaknya adalah kontrol wilayah yang efektif, meskipun itu mungkin tidak cukup. Hal ini merujuk sebuah artikel di American Society of International Law yang ditulis oleh Catherine Amirfar, mantan presiden asosiasi tersebut, dan dua rekan dari firma hukumnya, Debevoise & Plimpton.
"Sulit untuk menyaring aturan atau prinsip-prinsip mengenai penentuan perwakilan dari rekomendasi Komite Kredensial," tulis mereka. "Komite tampaknya menerapkan anggapan kesinambungan dari sesi sebelumnya..
"Sementara majelis perlu memperhitungkan faktor-faktor seperti legitimasi demokrasi dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Apapun faktor yang dianggap relevan oleh Komite, sifat dari kriteria yang dipertimbangkan tentu saja menyisakan ruang untuk pertimbangan politik."
Meskipun tidak ada negara yang secara diplomatik mengakui keabsahan Taliban, kelompok ini ternyata telah memegang kekuasaan di seluruh Afghanistan. Junta Myanmar juga menguasai negara tersebut. Namun kedua negara tersebut tidak memiliki perwakilan di Majelis Umum pada tahun 2021 dan 2022.
Pada bulan Desember, setelah sekali lagi menerima pengajuan yang saling bersaing, Komite Kredensial mengeluarkan laporannya. Komite ini menunda pengambilan keputusan terhadap kedua negara, sehingga Taliban dan junta masih belum diakui keabsahannya.
Komite ini juga menolak untuk mengeluarkan rekomendasi atas permintaan dua pihak yang memerintah dari Libya. Hal ini membuat kredensial berada di tangan pemerintahan yang diakui secara internasional yang berada di ibukota Tripoli. Dan bukan di tangan pemerintah saingannya di bagian timur, di mana banjir besar menewaskan ribuan orang pada awal bulan ini.
Ada beberapa negara lain yang kekuasaannya diperebutkan di dalam negeri, tetapi tidak dipersoalkan ketika berada di PBB. Berpidato di hadapan Majelis Umum pada hari Kamis adalah Jenderal Abdel-Fattah Burhan dari Sudan, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021.
Ia mengesampingkan gerakan pro-demokrasi yang berbasis luas dan selama lima bulan terakhir telah bertempur melawan jenderal saingannya yang sama otokratisnya untuk menguasai Sudan. Meskipun menguasai sebagian besar wilayah negara itu - bahkan di ibu kota, Khartoum - Pasukan Pendukung Cepat paramiliter tidak mengajukan permintaan untuk mendapatkan kredensial PBB.
Apakah ada perselisihan yang belum terselesaikan tahun ini?
Setelah kudeta pada bulan Juli lalu, masih ada dua kredensial yang bersaing diajukan untuk Niger - tetapi pada Kamis (21/9/2023) sore, Komite Kredensial belum menjadwalkan pertemuan, kata Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email.
Ikuti Whatsapp Channel Republika