Niger muncul dalam jadwal awal Sidang Umum awal bulan ini, tetapi tidak ada pembicara yang dijadwalkan untuk berbicara pada hari Kamis.
Sebelum kudeta, Bakary Yaou Sangaré adalah perwakilan Niger di PBB. Setelah itu, junta yang berkuasa mengangkatnya sebagai menteri luar negeri dan mengedarkan foto-fotonya kepada para jurnalis di aula Sidang Umum pada hari Senin, bersama dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ia akan "menegaskan kembali kedaulatan negara."
Namun, PBB menerima surat dari menteri luar negeri pemerintah yang digulingkan "yang memberitahukan tentang berakhirnya fungsi Tuan Bakary sebagai Perwakilan Tetap Niger di PBB," dan Dujarric mengatakan pada hari Kamis bahwa Sangaré tidak lagi diizinkan masuk ke aula tempat tersebut.
"Tim ini, yang dipimpin oleh tentara, menikmati dukungan tanpa syarat dari rakyat dan kami akan menuntut pemerintah kami untuk bereaksi," kata Insa Garba Saidou, seorang aktivis lokal yang membantu para penguasa militer baru Niger dalam berkomunikasi, kepada The Associated Press.
Apa dampak dari perwakilan PBB di negara asal?
Sidang Umum PBB merupakan kesempatan setahun sekali untuk berpidato di hadapan para pemimpin dan media internasional. Kesempatan ini membahas isu-isu penting, serta mengungkap inisiatif-inisiatif besar. Berbicara di podium PBB memberikan prestise dan tingkat legitimasi tertentu di negara asal.
Juan Guaido, yang mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Venezuela pada tahun 2019 setelah pemilihan ulang Presiden Nicolas Maduro yang secara luas dianggap palsu pada tahun sebelumnya, pada awalnya diakui oleh puluhan negara, termasuk Amerika Serikat.
Dia tidak pernah menyerahkan dokumen untuk berbicara di Majelis Umum, meskipun perwakilan dari pemerintahan paralelnya mengadakan pertemuan di sela-sela sidang.
Upaya AS untuk mengadvokasi pengalihan kredensial dari pemerintah Maduro ke pengakuan Guaido tidak membuahkan hasil, dan upaya Guaido untuk menggulingkan Maduro akhirnya gagal.
"Upaya AS itu gagal, dan saya pikir itu adalah satu langkah mundur bagi Guaido dalam upaya memposisikan dirinya sebagai presiden Venezuela yang sah," kata Gowan.
Rekomendasi komite ini dapat memiliki efek lanjutan: Artikel yang ditulis oleh Amirfar dan rekan-rekan penulisnya mencatat bahwa keengganan Komite Kredensial untuk mengambil keputusan mengenai Myanmar.
Hal ini menciptakan kebingungan mengenai siapa - perwakilan dari junta atau pemerintah sebelumnya - yang akan mewakili negara tersebut di Mahkamah Internasional.
"Peran Komite Kredensial dan dampak dari rekomendasinya telah berkembang secara substansial sejak negara-negara anggota PBB pertama kali mengadopsi peraturan yang mengatur prosedurnya," tulis laporan tersebut.
"Jauh dari fungsi kementerian aslinya ... Komite Kredensial telah muncul sebagai pemain kunci dalam pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tata kelola global."
Ikuti Whatsapp Channel Republika