Koktas mengimbau umat Islam di Belanda untuk sadar dan menganggap Belanda sebagai tanah air. Dia menyerukan upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak umat Islam.

Keresahan koktas muncul usai terungkap bahwa pemerintah kota melakukan penyelidikan rahasia terhadap masjid dan institusi milik umat Islam melalui perusahaan swasta pada 2021. Penelitian yang didanai oleh Badan Keamanan dan Kontra Terorisme Belanda (NCTV) dilaporkan dilakukan melalui perusahaan swasta Nuance door Training and Advies (NTA).

Karyawan NTA yang melakukan penelitian di masjid-masjid memperkenalkan diri sebagai jamaah atau pengunjung. Selama penyelidikan, mereka bertemu banyak jamaah tanpa mengungkapkan identitasnya. NTA secara khusus melaporkan temuannya mengenai latar belakang, asal-usul, dan pendidikan para imam dan administrator ke pemerintah kota sebagai informasi rahasia.

Selain itu, Menteri Hubungan Sosial dan Ketenagakerjaan, mengatakan dalam suratnya kepada parlemen pekan ini menyatakan, kementeriannya menugaskan penyelidikan rahasia terhadap masjid-masjid di negara tersebut.

Kementerian Sosial disebut mencatat data sensitif privasi tentang orang-orang yang diselidiki, termasuk keyakinan, perilaku, atau ekspresi agama mereka. “Saya sangat menyesali hal ini dan akan mengambil pelajaran dari kejadian ini di masa depan,” ujar Van Gennp

Ketua Denk Party dan Anggota Parlemen Stephan van Baarle juga menegaskan bahwa penyelidikan rahasia terhadap Muslim dan lembaga-lembaga Islam bukanlah yang pertama. Pemerintah diam-diam menyelidiki orang, organisasi, dan jaringan dalam komunitas Muslim.

“Saya kaget dengan Kementerian Sosial yang melakukan spionase terhadap komunitas Muslim Belanda secara ilegal melalui perusahaan swasta," ujar van Baarle.

Van Baarle menyatakan, dia akan mengajukan usul ke parlemen agar menteri meminta maaf. "Saya minta ada sidang khusus di parlemen mengenai masalah ini. Namun sayangnya, hal itu tidak diterima. Setiap orang yang telah dimata-matai secara ilegal harus diberi tahu dan diberi kompensasi," ujarnya.

Menurut Van Baarle, tindakan memata-matai yang dilakukan mengungkap model kebencian terhadap Muslim di dalam pemerintahan. Dia menegaskan, satu-satunya cara untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan dengan memeriksa pemerintah dalam kaitannya dengan kebencian anti-Muslim dan menyelidiki undang-undang yang mendiskriminasi Muslim. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika