REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tetap menganggap Sidang Majelis Umum PBB penting dan relevan. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB sejak ia menjabat pada 2014.
“Relevan, sangat relevan … karena di sinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring tentang kegiatannya selama Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Sabtu (23/9/2023).
Retno kemudian menjelaskan bahwa Indonesia justru tidak pernah absen dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB. “Kita tidak pernah absen. Bahkan, kita sangat aktif di berbagai forum, termasuk di PBB,” tutur Retno, tanpa menjelaskan alasan ketidakhadiran Presiden Jokowi.
Jokowi tidak pernah hadir secara langsung pada Sidang Majelis Umum PBB sejak menjabat sebagai presiden Indonesia pada 2014. Kepala Negara RI itu selalu mengirimkan wakil untuk berbicara di hadapan para pemimpin negara di pertemuan tingkat tinggi PBB itu.
Jokowi hanya dua kali menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara daring yaitu pada 2020 dan 2021, karena pandemi Covid-19. Ketika pertama kali berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB pada 2020, Jokowi hadir secara virtual dan menyampaikan pidato dalam Bahasa Indonesia.
Sementara pada periode pertama pemerintahannya yaitu 2014-2019, Jokowi selalu mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB. Jusuf Kalla selalu menggunakan bahasa Inggris dalam setiap forum internasional termasuk dalam pidato di Sidang Umum PBB. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menghadiri langsung Sidang Umum PBB.