Setelah Narendra Modi menjabat sebagai perdana menteri India pada 2014, berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) mencatat peningkatan pelanggaran yang menargetkan kelompok minoritas, termasuk Muslim dan Kristen.
Sejak tahun 2020, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS telah menyerukan agar India disebut sebagai negara yang menjadi perhatian khusus atau CPC. Rekomendasi ini muncul atas pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan dan mengerikan di negara tersebut.
Selanjutnya, laporan tersebut menunjukkan hampir 80 persen peristiwa ujaran kebencian terjadi di negara bagian dan wilayah persatuan yang dikuasai BJP. Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan dan Gujarat mengalami kejadian ujaran kebencian yang paling signifikan. Di Maharashtra, khususnya, bertanggung jawab atas hampir 29 persen insiden ini.
Adapun sekitar 51 persen dari pertemuan ini memuat penyebutan teori konspirasi anti-Muslim yang dianut oleh kelompok sayap kanan Hindu. Munculnya teori konspirasi seperti Jihad Cinta, Jihad Tanah, Jihad Halal dan Jihad Vyapar, terkait erat dengan upaya BJP untuk memobilisasi nasionalisme Hindu (Hindutva) demi keuntungan pemilu.
Selain itu, dalam empat persen pertemuan, retorika yang bersifat menghina dan bias gender secara khusus ditujukan kepada perempuan Muslim.
Sebanyak 33 persen dari total jumlah insiden ujaran kebencian, terdapat hasutan langsung untuk melakukan kekerasan terhadap umat Islam. Hal ini termasuk seruan untuk melakukan pembersihan etnis dan genosida terhadap umat Islam, serta menganjurkan pembongkaran tempat ibadah mereka. Wacana ini sering kali tidak terkendali, bahkan sering kali berujung pada konfrontasi fisik.
Di sisi lain, laporan tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah besar perkumpulan ujaran kebencian diatur oleh Vishwa Hindu Parishad (VHP) dan Bajrang Dal. Bersama-sama, mereka mengadakan 62 acara yang mempromosikan sentimen anti-Muslim dalam enam bulan awal tahun 2023.
Karena Bajrang Dal berfungsi sebagai divisi pemuda VHP dan keduanya telah berkolaborasi erat dalam acara-acara publik akhir-akhir ini, mereka sering dikelompokkan bersama.
Terakhir, laporan ini menyebut sangat mudah untuk menganggap ujaran kebencian secara abstrak, sebagai perdebatan intelektual tentang batasan kebebasan berpendapat. Meski demikian, ujaran kebencian mempunyai konsekuensi tersendiri.
"Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu stabilitas dan membuat masyarakat terlantar, menghancurkan rumah-rumah, dan memicu kerusuhan mematikan dan pogrom terhadap kelompok-kelompok marginal," kata laporan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
