REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Para menteri migrasi Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia, pada Kamis (28/9/2023) untuk membahas cara menangani migran yang datang melalui laut. Pertemuan ini berlangsung ketika Italia dan Jerman khawatir terjadi peningkatan imigrasi, dan Berlin meluncurkan kontrol perbatasan di dalam zona perjalanan terbuka Eropa.
Para menteri akan melakukan upaya lain untuk menyetujui mekanisme yang telah lama terhenti untuk membagi pencari suaka yang mencapai Eropa di luar pos perbatasan reguler. Mereka membahas apakah blok beranggotakan 27 negara tersebut harus mencapai kesepakatan dengan Mesir untuk mencegah lebih banyak orang berangkat dari pantai Mediterania.
Para pengkritik mengatakan, perjanjian baru-baru ini dengan Tunisia gagal dalam hal hak asasi manusia. Namun kesepakatan yang lebih potensial mungkin akan terjadi ketika Roma membunyikan alarm atas kedatangan imigran di Lampedusa, melebihi jumlah kedatangan pada 2022.
"Ada banyak kerusuhan di wilayah Eropa. Mengenai apakah kita harus atau tidak mengadakan lebih banyak perjanjian seperti itu, jawabannya kemungkinan besar adalah 'ya' dari mayoritas anggota di meja perundingan," kata seorang diplomat senior Uni Eropa.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser pada Rabu (27/9/2023) mengumumkan pemeriksaan perbatasan dengan negara tetangga Polandia dan Republik Ceko, setelah Jerman mengalami peningkatan hampir 80 persen dalam permintaan suaka sepanjang tahun ini. Hal tersebut menimbulkan sebuah kekhawatiran bagi koalisi penguasa kiri-tengah yang menghadapi tantangan dari sayap kanan di tingkat pemilu lokal di Bavaria bulan depan.
Kendali semacam ini di dalam zona perjalanan terbuka Uni Eropa menyoroti betapa sulitnya menangani para imigran yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Krisis imigran menjadi tantangan bagi kerja sama di dalam blok Uni Eropa.
Uni Eropa telah mendorong kebijakan anti-imigrasi yang lebih ketat sejak lebih dari satu juta orang mencapai pantai selatannya pada 2015. Banjirnya imigran membebani kapasitas keamanan dan penerimaan di negara-negara Eropa termasuk Italia.
Pemerintah yang beranggotakan 27 negara tersebut telah berjuang untuk memodernisasi aturan suaka dan migrasi bersama. Termasuk mekanisme krisis, karena mereka ingin mendapatkan kendali atas pemilih mereka menjelang pemilihan parlemen pan-Uni Eropa pada 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika