REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, mengungkapkan negaranya sedang mengkaji kemungkinan mengerahkan kapal angkatan lautnya ke Laut Hitam. Kapal tersebut akan ditugaskan untuk melindungi kapal komersial di wilayah perairan tersebut dari serangan Rusia.

Dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph yang dipublikasikan Ahad (1/10/2023), Shapps mengungkapkan, dia telah membahas kemungkinan Inggris mengerahkan kapal angkatan lautnya ke Laut Hitam ketika bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada Kamis (28/9/2023). Dalam pertemuan tersebut, Shapps menyampaikan bahwa Inggris berpotensi memainkan peran lebih aktif dalam membantu Ukraina mempertahankan diri dari serangan di Laut Hitam. Hal itu mengingat Rusia semakin sering menargetkan kapal kargo di wilayah perairan tersebut sejak mundur dari kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).

“Kami telah melihat perkembangan dalam sebulan terakhir ini, yang merupakan perkembangan pertama sejak tahun 2014 di Laut Hitam, Krimea, dan Inggris adalah negara angkatan laut, sehingga kami dapat membantu dan memberikan saran, terutama karena perairan tersebut (Laut Hitam) merupakan perairan internasional,” kata Shapps.

“Penting bagi kita untuk tidak membiarkan situasi berkembang secara default sehingga pelayaran internasional tidak diperbolehkan di perairan tersebut. Jadi, menurut saya, ada banyak tempat di mana Inggris dapat membantu memberikan saran. (Saya) memang mendiskusikannya dengan Presiden Zelensky dan banyak pihak lainnya pekan ini,” tambah Shapps.

Rusia diketahui telah menolak memperpanjang masa aktif BSGI yang berakhir pada 18 Juli 2023 lalu. Sejak saat itu, Moskow menyatakan tak lagi menjamin keamanan lalu lintas maritim di Laut Hitam. Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena mereka merasa ketentuan terkait kepentingan Moskow dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan sehingga pecahnya krisis pangan bisa dicegah. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan “mengkomersialkan” BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa.

Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut diteken di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi ekspor pertaniannya, termasuk pupuk, dibebaskan dari sanksi Barat. Rusia telah beberapa kali menyampaikan bahwa bagian dalam BSGI terkait pembebasan ekspor komoditas pertaniannya dari sanksi belum terealisasi. Hal itu menjadi salah satu faktor Moskow ingin keluar dari BSGI.

Sejak BSGI disepakati, lebih dari 32 juta ton biji-bijian diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika