UE telah mencoba untuk membentuk kebijakan umum baru mengenai migrasi sejak kewalahan pada 2015. Negara aliansi itu kedatangan lebih dari satu juta orang, sebagian besar adalah pengungsi yang melarikan diri dari perang di Suriah.

Sejak saat itu, UE fokus membayar negara-negara seperti Turki, Libya, Tunisia, dan Maroko untuk melakukan pekerjaan kotor dalam menghentikan migran sebelum melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Mediterania. Menurut laporan PBB, hampir 30 ribu orang telah meninggal sejak 2014 dalam proses penyeberangan itu.

Rancangan Pakta Baru tentang Migrasi dan Suaka ini disebut-sebut sebagai jawaban atas permasalahan migrasi UE ketika diumumkan pada September 2020. Agar skema ini bisa diterapkan, kata para pejabat dan anggota parlemen, kesepakatan harus dicapai antara mayoritas negara anggota dan parlemen pada Februari sebelum pemilu UE pada bulan Juni.

Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola berharap hal ini akhirnya bisa terlaksana. “Saya tetap optimis karena yang membuat kami tertinggal di masa lalu adalah tidak adanya kemauan politik,” katanya.

“Tidak ada obat mujarab, tapi jangan hentikan perjanjian ini sebelum kita mengadopsinya. Kami berutang pada diri kami sendiri dan warga negara kami," ujar Metsolas.

Arus migrasi ke UE telah meningkat tahun ini, meskipun angkanya turun dibandingkan puncaknya pada 2015-2016. menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, dari Januari hingga Oktober, sekitar 194 ribu migran dan pengungsi mencapai Spanyol, Italia, Malta, Yunani, dan Siprus dengan menggunakan perahu. Sedangkan sebanyak 112 ribu orang melintas pada periode yang sama tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika