Jumat 13 Oct 2023 05:05 WIB

Normalisasi Saudi-Israel Terancam Gagal Akibat Serangan Hamas

UEA, Bahrain, dan Maroko telah menandatangani perjanjian normalisasi dengn Israel.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Sebuah roket diluncurkan dari pesisir Jalur Gaza menuju Israel oleh pejuang Ezz Al-Din Al Qassam, sayap militer gerakan Hamas, di Kota Gaza, 07 Oktober 2023.
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Sebuah roket diluncurkan dari pesisir Jalur Gaza menuju Israel oleh pejuang Ezz Al-Din Al Qassam, sayap militer gerakan Hamas, di Kota Gaza, 07 Oktober 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kurang dari tiga minggu yang lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu duduk di samping Presiden Amerika Serikat (AS)/Joe Biden optimistis perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi akan segera terwujud. Kini, pecahnya perang antara Israel dan Palestina setelah serangan Hamas terancam menggagalkan upaya diplomasi Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan antara Israel dan negara-negara Arab.

Dorongan normalisasi Israel dengan negara Arab dimulai pada masa pemerintahan mantan presiden Donald Trump melalui Perjanjian Abraham. Kesepakatan ini merupakan upaya ambisius AS untuk membentuk kembali kawasan, dan meningkatkan kedudukan Israel. Namun para kritikus telah memperingatkan, normalisasi negara Arab dengan Israel mengabaikan tuntutan Palestina untuk membentuk negara.

Baca Juga

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan, salah satu penyebab serangan Hamas ke Israel didorong oleh keinginan untuk membatalkan normalisasi diplomatik antara Israel dan Arab Saudi.  Dua kekuatan terbesar di Timur Tengah inu mempunyai musuh yang sama yaitu Iran. Iran secara terbuka mendukung Hamas.

Perjanjian antara Yerusalem dan Riyadh akan menjadi pencapaian bersejarah bagi Biden, Netanyahu, dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Hal ini dapat membuka jalan bagi lebih banyak negara Arab dan mayoritas Muslim untuk meninggalkan penolakan mereka terhadap Israel sejak pendirian negara tersebut pada 1948 di tanah  Palestina. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada era Trump.

“Saya pikir dinamika normalisasi ini kemungkinan akan melambat atau terhenti, setidaknya untuk jangka waktu tertentu," ujar peneliti senior Studi Timur Tengah dan Afrika di Dewan Hubungan Luar Negeri, Steven Cook.

Dalam wawancara dengan CNN pada bulan lalu, Netanyahu menyebut potensi normalisasi Israel dan Saudi sebagai lompatan kuantum” bagi kawasan.  Putra mahkota Saudi juga mencatat kemajuan negosiasi normalisasi. Namun dalam hitungan hari, optimisme itu sirna.

Beberapa jam setelah serangan Hamas, sejumlah massa turun ke jalan dengan membawa bendera Palestina di Lebanon, Bahrain, Kuwait dan negara lainnya. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, mereka telah berulang kali memperingatkan, pendudukan Israel, perampasan hak-hak sah rakyat Palestina, dan pengulangan provokasi sistematis menyebabkan terjadinya serangan mengejutkan ini. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menolak mengomentari tanggapan Saudi.

“Kami masih percaya bahwa normalisasi antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya baik bagi masyarakat kedua negara tetapi juga bagi rakyat Amerika dan semua orang di kawasan ini, dan kami memiliki niat untuk terus mendorong proses di mana normalisasi dapat terjadi," kata Kirby.

Kepala Program Palestina-Israel di Arab Center, Yousef Munayyer mengatakan, Saudi telah memperingatkan Israel agar tidak mengabaikan masalah Palestina. Jika Israel terus menekan Palestina, maka masalah di kawasan akan meluas.

"Dan saya pikir ada banyak sekali keangkuhan di pihak pemerintahan Biden yang mengira mereka bisa melakukan hal itu," ujar Munayyer.

Biden dan para pejabat AS secara pribadi telah menjelaskan kepada Netanyahu bahwa kesepakatan normalisasi perlu mencakup konsesi yang signifikan bagi Palestina. Namun anggota koalisi sayap kanan Netanyahu telah menjelaskan, mereka tidak akan membiarkan Palestina membentuk negara yang merdeka.

Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik selain dengan mendirikan negara Palestina. Sekutu-sekutu lain di kawasan juga menggarisbawahi bahwa kekhawatiran Palestina tidak bisa diabaikan.

Para analis mencatat bahwa Saudi punya alasan untuk tidak meninggalkan upaya mencapai kesepakatan normalisasi. CEO Yayasan Pertahanan Demokrasi, Mark Dubowitz mengatakan, dalam jangka panjang putra mahkota Saudi berupaya mendiversifikasi perekonomian negaranya dan memperkuat keamanannya.  Sebagai bagian dari perjanjian apa pun, Arab Saudi mendorong Biden untuk mencapai kesepakatan kerja sama nuklir dan jaminan pertahanan dari AS.

“Dia membutuhkan normalisasi dan akan terus bergerak maju. Saudi sebaiknya berhati-hati karena mereka sedang bermain api di Washington," ujar Dubowitz.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement