REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Jerusalem Post melaporkan pada hari Kamis (12/10/2023), dalam polling atau jajak pendapat terbaru di Israel, bahwa mayoritas warga Israel, sebanyak 56 persen yakin dan percaya bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus mengundurkan diri pada akhir konflik dengan Palestina. Sebagaimana dilansir oleh Anadolu Agency.

Sebanyak 28 persen pemilih koalisi mendukung perspektif tersebut, menurut jajak pendapat yang dirilis oleh Dialog Centre. Jajak pendapat tersebut mengungkapkan bahwa empat dari lima warga Yahudi Israel menyalahkan pemerintah dan Netanyahu atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan kelompok Hamas terhadap Israel.

"Mayoritas 86 persen responden, termasuk 79 persen pendukung koalisi, mengatakan bahwa serangan mendadak dari Gaza merupakan kegagalan kepemimpinan negara itu, sementara 92 persen lainnya mengatakan bahwa perang tersebut menyebabkan kecemasan." katanya.

Selain itu, hampir semua responden (94 persen) percaya bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kurangnya kesiapan keamanan yang menyebabkan penyerangan di Selatan, dengan lebih dari 75 persen mengatakan bahwa pemerintah memegang sebagian besar tanggung jawab," menurut laporan tersebut.

Selain itu, 52 persen responden mengharapkan pengunduran diri Menteri Pertahanan, Yoav Gallant. Pasukan Israel melancarkan kampanye militer yang berkelanjutan dan kuat terhadap Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan militer oleh kelompok Palestina, Hamas, di wilayah Israel.

Konflik dimulai pada hari Sabtu ketika Hamas memulai Operasi Banjir Al-Aqsa - sebuah serangan mendadak yang terdiri dari berbagai macam serangan, termasuk rentetan peluncuran roket dan penyusupan ke Israel melalui darat, laut, dan udara.

Hamas mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Militer Israel kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi terhadap target-target Hamas di Jalur Gaza sebagai tanggapan.

Tanggapan tersebut telah meluas menjadi pemutusan pasokan air dan listrik ke Gaza, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan di wilayah yang telah mengalami pengepungan yang melumpuhkan sejak tahun 2007. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika