REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Resolusi rancangan Rusia yang berisi seruan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Hamas dan Israel gagal disahkan di Dewan Keamanan PBB pada Senin (16/10/2023). Rancangan resolusi tersebut memperoleh lima suara setuju, empat menentang, dan enam lainnya abstain.
Sebuah resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tanpa veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan untuk bisa diadopsi.
“Hari ini, seluruh dunia menunggu dengan napas tertahan hingga Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pertumpahan darah, namun delegasi negara-negara Barat pada dasarnya telah mengabaikan harapan tersebut,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia setelah berakhirnya pemungutan suara.
Pada Jumat (13/10/2023) pekan lalu, Rusia mengusulkan rancangan resolusi satu halaman yang di dalamnya turut menyerukan pembebasan sandera, akses bantuan kemanusiaan, dan evakuasi aman bagi warga sipil yang membutuhkan. Teks tersebut mengutuk kekerasan terhadap warga sipil dan semua tindakan terorisme, tanpa menyebutkan pihak mana pun.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengkritik tajam Rusia yang menolak mengecam serangan Hamas ke Israel. “Dengan gagal mengecam Hamas, Rusia menutupi kelompok teroris yang melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil tak berdosa. Ini keterlaluan. Ini munafik dan tidak bisa dipertahankan,” ujarnya.
Thomas-Greenfield sepakat bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera mengambil tindakan untuk merespons eskalasi pertempuran antara Israel dan Hamas. “Namun kita harus melakukannya dengan benar dan kami akan bekerja secara intensif dengan semua anggota di dewan untuk melakukan hal tersebut,” ujarnya.
Konvoi bantuan kemanusiaan memang belum bisa memasuki Jalur Gaza. Mesir menyebut, jalur penyeberangan Rafah, yang merupakan pintu masuk dan keluar utama Jalur Gaza, tak ditutup secara resmi. Namun truk-truk pengangkut bantuan tak bisa melintas masuk karena Israel masih terus membombardir Jalur Gaza, termasuk di wilayah dekat Rafah.
Terkait Rusia, Pada Senin lalu, Presiden Vladimir Putin telah mengontak lima pemimpin negara di Timur Tengah untuk membahas perkembangan konflik Israel-Palestina. “Presiden (Putin) telah berbicara dengan presiden Suriah (Bashar al-Assad) dan presiden Iran (Ebrahim Raisi). Sisa percakapan telepon hari ini termasuk dengan Presiden Mesir (Abdel Fattah) el-Sisi, Presiden Palestina (Mahmoud) Abbas dan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu,” ungkap asisten presiden Rusia untuk kebijakan luar negeri, Yury Ushakov, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Menurut Ushakov, dalam percakapan dengan lima tokoh itu, Putin menyampaikan posisi Rusia terkait konflik Israel-Palestina. “Dia (Putin) pasti akan menyampaikan penilaian kami dan menjelaskan pendirian kami. Dia akan mendengarkan pernyataan rekan-rekannya mengenai masalah ini,” ucapnya.
Ushakov mengungkapkan, Putin terus mencermati eskalasi konflik Israel-Palestina yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Semua masalah yang terkait dengan konflik tersebut tetap menjadi fokus perhatiannya,” ujarnya.
Sementara itu, kantor berita Palestina, WAFA, melaporkan bahwa Mahmoud Abbas sudah menjalin percakapan via telepon dengan Putin. “Selama panggilan telepon, Presiden Abbas menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Putin dan kepada keluarga korban Rusia yang terbunuh dalam eskalasi eskalasi di Jalur Gaza saat ini,” kata WAFA.
Presiden Abbas mengapresiasi posisi Rusia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina serta perdamaian komprehensif dan adil di Timur Tengah berdasarkan resolusi legitimasi internasional. “Presiden (Abbas) menegaskan kembali perlunya menghentikan serangan, berhenti menargetkan warga sipil Palestina, dan menciptakan koridor yang aman bagi masuknya pasokan medis dan makanan serta menyediakan air dan listrik bagi masyarakat Gaza,” ungkap WAFA.
Kepada Putin, Abbas juga menyampaikan perlunya mencegah upaya pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Abbas menilai, tindakan itu akan dipandang sebagai Nakba (bencana) kedua bagi rakyat Palestina. Nakba adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan terusirnya lebih dari 700 ribu warga Palestina ketika Israel berdiri pada 1948.
Sementara itu, dalam perbincangan dengan Abbas, Putin menyampaikan belasungkawanya kepada para korban rakyat Palestina. Dia menegaskan kembali pentingnya menghentikan pertempuran, memberikan bantuan kemanusiaan, dan tidak membuat warga Palestina terusir dari negaranya.
“Presiden Putin juga menegaskan posisi Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di negaranya dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata WAFA.
Saat berbicara di forum Russian Energy Week di Moskow pada 11 Oktober 2023 lalu, Putin mengatakan, isu Palestina ada di hati umat Islam. Mengingat persoalan Israel-Palestina telah berlangsung beberapa dekade dan saat ini tengah berlangsung pergolakan, Putin menyebut Rusia dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik.
“Isu Palestina ada di hati setiap orang di kawasan ini. Ya, saya yakin bahwa di hati setiap orang yang memeluk Islam. Segala sesuatu yang terjadi, tidak hanya sekarang, tapi selama beberapa dekade, dianggap sebagai manifestasi ketidakadilan yang mencapai tingkat yang tidak terbayangkan,” kata Putin, dikutip Anadolu Agency.
Dia menjelaskan, gagasan awal untuk Israel dan Palestina adalah mendirikan dua negara berdaulat yang merdeka. Namun keputusan tersebut hanya dilaksanakan sebagian. Putin pun mengakui bahwa Israel telah merenggut tanah milik Palestina.
“Selain itu, sebagian dari tanah yang selama ini dianggap oleh warga Palestina sebagai milik asli Palestina, diambil alih oleh Israel, pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Namun sebagian besar, tentu saja, dengan bantuan kekuatan militer,” ucap Putin.
Putin pun menyampaikan bahwa dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. "Kami memiliki hubungan ekonomi yang sangat stabil dengan Israel. Kami telah menjalin hubungan persahabatan dengan Palestina selama beberapa dekade. Teman-teman kami mengetahui hal ini. Menurut pendapat saya, Rusia juga dapat berkontribusi dalam proses penyelesaian masalah ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika