REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Para pemimpin dan pejabat tinggi dari puluhan negara berkumpul di Ibu Kota Mesir, Kairo, untuk menghadiri konferensi guna membahas cara-cara meredakan perang Israel-Hamas di tengah meningkatnya kekhawatiran konflik Timur Tengah yang lebih luas. Perwakilan dari sejumlah negara termasuk Yordania, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, Inggris, Amerika Serikat, Qatar, dan Afrika Selatan menghadiri pertemuan satu hari pada Sabtu, yang bertajuk KTT Kairo untuk Perdamaian, bersama dengan PBB dan pejabat Uni Eropa.
Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi mengundang para pemimpin untuk mencapai kesepakatan mengenai peta jalan guna mengakhiri bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. Termasuk menghidupkan kembali jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan dari rencana tersebut antara lain pengiriman bantuan ke Gaza dan menyetujui gencatan senjata, diikuti dengan negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara.
“Semua nyawa warga sipil penting. Kampanye pengeboman tanpa henti yang terjadi di Gaza saat ini kejam dan tidak masuk akal dalam segala hal. Ini adalah hukuman kolektif terhadap masyarakat yang terkepung dan tidak berdaya. Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional. Ini adalah kejahatan perang," ujar Raja Yordania, Abdullah II, dilaporkan Aljazirah.
“Di tempat lain, menyerang infrastruktur sipil dan dengan sengaja membuat seluruh penduduk kelaparan karena makanan, air, listrik, dan kebutuhan dasar akan dikutuk. Akuntabilitas akan ditegakkan. Tetapi tidak di Gaza,” kata Abdullah II.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri pertemuan puncak tersebut dan meminta koridor kemanusiaan dibuka. Dia juga mengatakan warga Palestina tidak akan pergi meninggalkan tanah air mereka.
“Kami akan tetap berada di tanah kami," ujar Abbas.
Sementara itu, tidak ada perwakilan dari pihak Israel dan pejabat senior Amerika Serikat (AS). Ketidakhadiran Israel dan AS telah mengurangi ekspektasi terhadap tujuan KTT Kairo untuk Perdamaian.
Mesir menyerukan konferensi internasional pekan lalu untuk membahas perkembangan dan masa depan perjuangan Palestina. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan pertemuan itu akan mencari persetujuan internasional mengenai perlunya deeskalasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir, satu-satunya titik akses yang tidak dikendalikan oleh Israel, telah ditutup selama hampir dua pekan di tengah pengeboman Israel terhadap Jalur Gaza. Namun perbatasan ini dibuka pada Sabtu (21/10/2023) dan hanya mengizinkan masuknya 20 truk bantuan.
Mesir adalah negara Arab pertama yang....
Ikuti Whatsapp Channel Republika