REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Keluarga kerajaan Malaysia memilih Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari negara bagian selatan Johor untuk menjadi raja berikutnya. Raja memainkan peran seremonial di Malaysia, meski monarki menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir akibat ketidakstabilan politik.
Penjaga segel penguasa menyatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/10/2023), Sultan Ibrahim akan mengambil alih kekuasaan dari Raja Al-Sultan Abdullah pada 31 Januari 2024. Tidak seperti penguasa tradisional Malaysia lainnya, Sultan Ibrahim blak-blakan tentang politik dan mengatakan dia memiliki hubungan baik dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Sultan juga dikenal memiliki banyak koleksi mobil dan motor mewah. Dia memiliki bisnis yang luas mulai dari real estate hingga pertambangan.
Malaysia memiliki sistem unik dengan kepala sembilan keluarga kerajaan bergiliran menjadi raja yang memimpin negara untuk masa jabatan lima tahun. Negara Asia Tenggara ini menganut sistem demokrasi parlementer, dengan raja menjabat sebagai kepala negara.
Raja Al-Sultan memainkan peran aktif yang luar biasa dalam politik Malaysia. Dia memilih tiga perdana menteri terakhir negara tersebut.
Konstitusi federal hanya memberi raja sedikit kekuasaan diskresi dan sebagian besar raja diharuskan bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet. Hal ini juga memungkinkan raja untuk menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya memiliki mayoritas di parlemen, sebuah kekuasaan yang tidak pernah digunakan hingga 2020, karena perdana menteri biasanya dipilih melalui pemilu.
Raja Al-Sultan menggunakan kekuasaan tersebut selama periode ketidakstabilan politik yang dipicu oleh kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Partai itu telah memerintah Malaysia tanpa gangguan sejak kemerdekaan hingga 2018.
Raja juga mempunyai kekuasaan untuk mengampuni orang yang dihukum. Pada 2018, pendahulu Al-Sultan, Sultan Muhammad V, memberikan pengampunan kepada Anwar yang saat itu dipenjara atas tuduhan sodomi dan korupsi yang menurutnya bermotif politik.
Mantan perdana menteri Najib Razak yang dipenjara tahun lalu karena tuduhan korupsi terkait skandal dana negara 1MDB telah mengajukan permohonan pengampunan kerajaan. Permintaan itu dapat ditinjau oleh raja baru
Ikuti Whatsapp Channel Republika
