REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Mesir pada Sabtu (28/10/2023) memperingatkan dampak kemanusiaan dan keamanan dari operasi darat Israel di Jalur Gaza, dan mendesak Tel Aviv untuk bertanggung jawab karena melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan.
Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan menyebut invasi darat tersebut akan meningkatkan jumlah korban.
Karena itu, Mesir kembali mendesak Israel untuk memfasilitasi prosedur akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza secara aman, lengkap, dan berkelanjutan.
Mesir memperingatkan bahwa bencana kemanusiaan bisa terjadi dan mengganggu keamanan regional serta stabilitas di kawasan jika Israel tidak segera memenuhi tuntutan gencatan senjata kemanusiaan dan memfasilitasi akses bantuan ke Jalur Gaza.
Gaza telah didera serangan udara tanpa henti oleh Israel sejak sejak serangan mengejutkan dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober.
Kelompok Palestina tersebut memulai Operasi Banjir Al Aqsa --serangan mengejutkan dari banyak sisi yang meliputi rentetan peluncuran roket dan penyusupan ke Israel melalui jalur darat, laut dan udara.
Hamas mengatakan serangannya dilancarkan untuk membalas penyerbuan di Masjid Al Aqsa dan peningkatan aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Israel menanggapi serangan Hamas itu dengan serangan udara tanpa henti, yang semakin intensif pada Jumat (27/10) malam --bersamaan dengan aktivitas darat dan pemadaman total jaringan telekomunikasi dan internet.
Sedikitnya 7.703 warga Palestina, termasuk 3.595 anak-anak, tewas dalam serangan Israel, sementara jumlah kematian di Israel tercatat lebih dari 1.400.
Sebanyak 2,3 juta warga di Gaza juga bergulat dengan kelangkaan makanan, air dan obat-obatan akibat blokade Israel di daerah itu. Hanya sedikit truk bantuan yang berhasil melintas ke Gaza sejak titik penyeberangan Rafah dibuka pada akhir pekan lalu.
Majelis Umum PBB pada Jumat malam menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Tetapi, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menyebutnya "tercela" dan menolak seruan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika