REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Beberapa kelompok Muslim dan Arab Amerika mengancam akan menahan donasi dan suara untuk pemilihan kembali Presiden Joe Biden pada tahun 2024, kecuali jika ia mengambil langkah segera untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.
Dewan Demokratik Muslim Nasional AS, yang terdiri dari para pemimpin Partai Demokrat dari negara-negara bagian yang menjadi penentu dalam pemilihan umum, seperti Michigan, Ohio, dan Pennsylvania, mendesak Biden untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Israel guna menengahi gencatan senjata sebelum pukul 17.00 waktu setempat (21.00 WIB) pada hari Selasa (31/10/2023).
Dalam sebuah surat terbuka berjudul "Ultimatum Gencatan Senjata 2023," para pemimpin Muslim berjanji untuk memobilisasi "para pemilih Muslim, Arab, dan sekutu" untuk "tidak memberikan dukungan, dukungan, atau suara bagi kandidat mana pun yang mendukung serangan Israel terhadap rakyat Palestina."
"Dukungan tanpa syarat dari pemerintahan Anda, yang mencakup pendanaan dan persenjataan, telah memainkan peran penting dalam melanggengkan kekerasan, yang menyebabkan jatuhnya korban sipil. Dan telah mengikis kepercayaan para pemilih yang sebelumnya menaruh kepercayaan kepada Anda," tulis dewan tersebut.
Emgage, sebuah kelompok masyarakat Muslim Amerika, menemukan bahwa hampir 1,1 juta Muslim memberikan suara pada pemilu 2020. Jajak pendapat Associated Press menunjukkan 64 persen Muslim memilih Biden, seorang Demokrat, dan 35 persen memilih saingannya dari Partai Republik, Donald Trump.
Arab American Institute memperkirakan 3,7 juta orang Amerika "menelusuri akar mereka" ke negara Arab. Hasil jajak pendapat yang dikeluarkan pada hari Selasa (31/10/2023), menunjukkan dukungan untuk Biden dan Demokrat telah menurun secara signifikan dalam kelompok ini.
Komunitas Arab dan Muslim Amerika telah menyuarakan kekecewaan mereka karena Biden tidak mengutuk serangan Israel ke Jalur Gaza. Direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) di Minnesota, Jaylani Hussein mengatakan bahwa ia tak akan memilih Biden pada tahun 2024 kecuali jika ia bekerja untuk mengakhiri pertikaian tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika