REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan tinggalkan Gaza, meskipun situasi di wilayah itu semakin tegang dan kacau. Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini melakukan perjalanan pertama ke Gaza sejak perang Israel dan Hamas meletus.
“Saya terkejut dengan kenyataan bahwa semua orang di sana meminta makanan, meminta air,” ujar Lazzarini kepada wartawan di Gaza, dilansir Al Arabiya.
Lazzarini adalah pejabat paling senior PBB yang mengunjungi wilayah Gaza sejak perang dimulai. Lazzarini mengatakan, dia belum pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya di Gaza. Pejabat PBB itu mengatakan, semua orang yang dia temui di Gaza prihatin dengan kekurangan makanan, air, dan bahan bakar.
“Hari ini mereka menarik perhatian saya mengenai kekurangan pangan, air, dan bahan bakar. Bahan bakar di Gaza adalah segalanya karena tanpa bahan bakar kita tidak punya generator, kita tidak punya toko roti yang berfungsi, kita tidak punya rumah sakit yang berfungsi dan Anda tidak bisa memompa air," kata Lazzarini.
“UNRWA akan mendampingi pengungsi Palestina di Gaza, bersama warga Palestina di Gaza,” ujar Lazzarini.
Komite hak-hak anak PBB pada Rabu (1/11/2023) mengutuk meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Jalur Gaza. Komite yang memantau kepatuhan negara-negara terhadap Konvensi internasional tentang Hak Anak geram atas penderitaan anak-anak yang sangat besar di Gaza.
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap anak-anak meningkat setiap menitnya di Jalur Gaza, dan tidak ada pemenang dalam perang yang menyebabkan ribuan anak terbunuh,” kata komite tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan hampir 8.800 orang meninggal dunia sejak perang dengan Israel meletus, sementara lebih dari 22.000 orang terluka. Komite PBB mengutuk keras peningkatan serangan Israel terhadap sasaran sipil di Jalur Gaza, yang telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.500 anak sejak 7 Oktober.
“Komite menyerukan diakhirinya dampak buruk yang menimpa kehidupan anak-anak di wilayah pendudukan Palestina," kata Komite tersebut.
Sebanyak 18 anggota komite independen ini merupakan pakar hak asasi manusia independen dari seluruh dunia, yang bertugas dalam kapasitas pribadi. Mereka mengatakan, ada laporan buruk mengenai tindakan yang dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional, termasuk melukai, melukai, penculikan, pemindahan paksa, perampasan layanan medis, makanan, dan air.
Komite tersebut mengatakan, konflik bersenjata akan merugikan anak-anak, dan berdampak seumur hidup terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Termasuk perkembangan mereka dan seluruh hak-hak mereka. Anak-anak juga dirugikan ketika mereka bertahan hidup namun kehilangan orang tua dan anggota keluarga serta teman-teman lainnya, serta ketika mereka menyaksikan peristiwa kekerasan.
“Gencatan senjata harus menjadi awal dari diskusi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi di wilayah tersebut sehingga semua anak dapat sepenuhnya menikmati hak-hak mereka,” kata komite tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika