REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan Israel berselisih pada hari Rabu (1/11/2023) mengenai apakah sebagian pendapatan pajak Tepi Barat harus ditransfer ke Otoritas Palestina atau tidak. Hal ini menekankan atas ketegangan yang melanda pemerintah Israel saat pasukannya melanjutkan perang di Gaza.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyerukan agar pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina di beberapa bagian Tepi Barat yang berada di bawah kendali langsung Israel, harus segera disalurkan.
"Negara Israel tertarik untuk menjaga stabilitas di Yudea dan Samaria, selalu dan terutama pada saat-saat ini," kata Gallant dalam pidato yang disiarkan di televisi, menggunakan istilah yang digunakan oleh banyak orang di Israel untuk menyebut Tepi Barat, di mana telah terjadi peningkatan kekerasan yang tajam sejak perang dengan Hamas dimulai tiga minggu yang lalu.
"Dana tersebut harus segera ditransfer agar dapat digunakan oleh mekanisme operasional Otoritas Palestina dan sektor-sektor Otoritas Palestina yang berurusan dengan pencegahan terorisme," katanya.
"Saya kira sudah selayaknya keputusan kabinet seperti yang diputuskan beberapa hari lalu," katanya.
Di bawah perjanjian damai sementara, Kementerian Keuangan Israel mengumpulkan pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA, yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat yang diduduki, tetapi telah terjadi perselisihan terus-menerus mengenai pengaturan tersebut.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang partai nasionalis religius garis kerasnya mendapat dukungan kuat dari para pemukim Yahudi di Tepi Barat, menanggapi bahwa Gallant melakukan "kesalahan serius" dengan menuntut pencairan dana tersebut.
Smotrich telah mengatakan ia akan menentang pembayaran dana tersebut, yang digunakan untuk membayar gaji sektor publik dan pengeluaran pemerintah lainnya, dengan menuduh warga Palestina di Tepi Barat mendukung serangan Hamas yang mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
"Saya tidak berniat membiarkan negara Israel membiayai musuh-musuh kami di Yudea dan Samaria yang mendukung terorisme Hamas dan membiayai teroris 7/10 yang membunuh dan membantai kami," katanya dalam sebuah pernyataan.
Kedua menteri tersebut telah berselisih pada awal tahun ini ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Gallant atas penentangannya terhadap rencana pemerintah untuk merombak lembaga peradilan, sebelum akhirnya mencabut keputusan tersebut karena mendapat tentangan dari masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika